PNS di Kanada Dilarang Akses TikTok Pakai HP Kantor

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Dewan Perbendaharaan Kanada, Mona Fortier melalui laman resmi pemerintah di Canada.ca pada Senin (27/2/2023).

“Pemerintah Kanada berkomitmen untuk menjaga keamanan informasi di pemerintah. Kami secara rutin meninjau sistem kami dan mengambil tindakan (untuk mengatasi) risiko,” jelas Fortier.

Pernyataan lanjutan juga mengungkapkan bahwa pemblokiran aplikasi akan diberlakukan pada 28 Februari 2023. Pemblokiran juga bakal menghapus aplikasi di perangkat dan memblokir ponsel yang dipakai untuk mengunduh (download) TikTok di masa mendatang.

“(Regulasi akan) secara efektif berlaku pada 28 Februari 2023. Aplikasi TikTok akan dihapus dari smartphone milik pemerintah. Ponsel yang digunakan untuk men-download TikTok di masa mendatang akan diblokir,” pungkas Fortier.

Aturan tersebut diberlakukan karena Chief Information Officer of Kanada (Kepala Petugas Informasi) menemukan TikTok memiliki potensi risiko yang tidak dapat diterima. Alasan itulah yang melatarbelakangi pemerintah Kanada memblokir TikTok.

“Keputusan menghapus dan memblokir TikTok di ponsel pemerintah dilakukan sebagai langkah pencegahan. Mengingat, adanya kekhawatiran rezim hukum yang mengatur tentang pengambilan informasi dari smartphone. Hal ini juga sejalan dengan mitra internasional kami,” tulis pernyataan tersebut.

“Di smartphone, metode pengumulan data yang dilakukan TikTok memungkinkan (TikTok) mengakses konten yang berada di ponsel,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, empat pihak dilaporkan tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait aplikasi TikTok. Empat pihak yang terlibat terdiri dari Kantor Komisaris Privasi di Kanada, Quebec, Alberta, dan British Colombia.

Kendati demikian, alasan pemerintah Kanada memblokir penggunaan TikTok dianggap kurang kuat. Sebab, dalam pernyataan tertulis, pemerintah tidak menyertakan bukti konkret adanya data yang disusupi.

Saat dimintai tanggapan, juru bicara TikTok mengungkapkan bahwa pemerintah Kanada juga tidak menyinggung atau mendiskusikan masalah terkait privasi dan keamanan data pengguna.

"Namun (langsung), melakukan pemblokiran (sepihak) seperti di Eropa dan Amerika Serikat," lanjut juru bicara perusahaan.

Padahal, menurut juru bicara TikTok, pihaknya selalu terbuka untuk melakukan diskusi terkait masalah keamanan dan privasi pengguna.

“Kami selalu bersedia untuk bertemu dengan pihak pemerintah, mendiskusikan bagaimana kami melindungi keamanan dan privasi pengguna Kanada. Namun, menyingkirkan TikTok dengan cara seperti ini tidak akan bisa mencapai tujuan bersama,” tambah juru bicara TikTok.

Kasus seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Pada Desember lalu, US House of Representative atau DPR-nya AS melarang penggunaan TikTok di HP pemerintah yang digunakan oleh staff.

Tidak berselang lama, AS kembali melakukan pemblokiran TikTok di 28 universitas dan perguruan tinggi negeri di beberapa negara bagian AS (Oklahoma, Alabama, dan Georgia).

Terakhir, pada awal 2023 lalu, Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  AS tengah melakukan pemungutan suara untuk merumuskan RUU (Rancangan Undang-undang) yang akan memblokir TikTok di AS.

Melalui pemaparan di atas, posisi TikTok tampaknya semakin terancam karena sejumlah pihak kerap mengkhawatirkan masalah yang serupa, yakni khawatir kalau pemerintah China akan mencuri dan memanipulasi data pengguna.