Korupsi Akibat Tata Pemerintahan yang Buruk

Kompas.com - 30/04/2008, 11:49 WIB
Editor

YOGYAKARTA, RABU-Maraknya tindakan korupsi saat ini adalah konsekuensi dari buruknya tata pemerintahan yang ada.

Akibatnya, pelayanan publik yang buruk dan iklim investasi yang tetap saja lemah. Hal itu diungkapkan Vishnu Juwono, Governance Consultant Kantor Perwakilan Bank Dunia Indonesia, Rabu (30/4) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam seminar dengan tema "Tata Pemerintahan dan Antikorupsi". "Keduanya adalah hubungan sebab akibat," ungkapnya.

Menurut Vishnu, tata pemerintahan yang baik memiliki banyak dimensi, antara lain adanya pertanggungjawaban politik di antaranya berupa transparansi dan regulasi pendanaan partai. Selain itu, adanya masyarakat sipil dan media yang mandiri dan independen, adanya lembaga pengawas legislatif, pengadilan yang mandiri dan efektif, desentralissai dan partisipasi pemerintah lokal dengan pertanggungjawaban, pengelolaan sektor publik yang efektif, kepemimpinan beretika, dan sektor swasta. (RWN)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X