Korupsi Akibat Tata Pemerintahan yang Buruk

Kompas.com - 30/04/2008, 11:49 WIB

YOGYAKARTA, RABU-Maraknya tindakan korupsi saat ini adalah konsekuensi dari buruknya tata pemerintahan yang ada.

Akibatnya, pelayanan publik yang buruk dan iklim investasi yang tetap saja lemah. Hal itu diungkapkan Vishnu Juwono, Governance Consultant Kantor Perwakilan Bank Dunia Indonesia, Rabu (30/4) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam seminar dengan tema "Tata Pemerintahan dan Antikorupsi". "Keduanya adalah hubungan sebab akibat," ungkapnya.

Menurut Vishnu, tata pemerintahan yang baik memiliki banyak dimensi, antara lain adanya pertanggungjawaban politik di antaranya berupa transparansi dan regulasi pendanaan partai. Selain itu, adanya masyarakat sipil dan media yang mandiri dan independen, adanya lembaga pengawas legislatif, pengadilan yang mandiri dan efektif, desentralissai dan partisipasi pemerintah lokal dengan pertanggungjawaban, pengelolaan sektor publik yang efektif, kepemimpinan beretika, dan sektor swasta. (RWN)



Editor

Close Ads X