Gerindra Sarankan Prabowo Cueki Pansus Orang Hilang

JAKARTA, MINGGU - Prabowo disarankan untuk tidak menghadiri rencana pemanggilan kembali jenderal-jenderal TNI atas kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 oleh Panitia Khusus (Pansus) yang akan dihidupkan kembali oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Prabowo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus dalam hal ini tentu akan akan menjadi sasaran.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Fadli Zon, saat konferensi pers di kantor pusat Partai Gerindra di kawasan Kebayoran Baru Jakarta, Minggu (19/10). Sebab, menurut Fadli pembentukan kembali pansus tersebut merupakan manuver politik sesaat untuk menjegal calon presiden yang berasal dari militer.

"Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif," jelas Fadli. Persoalan penculikan, lanjut Fadli, sebenarnya sudah selesai melalui Mahkamah Militer dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dilakukan pada tahun 1999 dengan mengadili 11 anggota Tim Mawar melalui perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.

Dalam perkara tersebut tersangka ada yang diberhentikan dan dipenjara. Kasus sudah selesai, tidak ada yang bisa diadili dua kali. Jadi, Prabowo dinilai tidak usah memedulikan masalah tersebut dan mencueki saja permintaan Pansus Orang Hilang.

Gerindra sangat optimistis atas pembentukan pansus ini merupakan manuver politik untuk menjegal calon presidennya yaitu Prabowo. Apalagi Gerindra saat ini memang sedang dalam posisi baik. Dalam sejumlah jejak pendapat, nama Prabowo terus naik bahkan sampai ke urutan ketiga setelah SBY dan Megawati.(C12-08)