SBY Merasa Difitnah Pansus Orang Hilang

JAKARTA, SENIN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa tidak nyaman dengan keberadaan kabar yang mengaitkan dirinya pada kasus penculikan aktivis 1997/1998 saat menjabat sebagai Assospol Kassospol ABRI. Tak ingin berhembus liar, SBY melakukan rapat kabinet secara maraton untuk mengklarifikasi kasus penculikan sembilan orang aktivis 1997/1998 ini.

Semula sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/11) secara khusus Presiden Yudhoyono mengundang Menko Polhukam Widodo AS, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kepala BIN Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Memakan waktu selama dua jam, pertemuan para menteri bersama kabinet seolah terkunci rapat. Sejumlah menteri menutup rapat-rapat ihwal pertemuan itu.

Selang berapa jam kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, Presiden Yudhoyono kembali menghimpun barisan anggota kabinet. Kali ini mengundang Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso yang baru saja pulang dari negeri Belanda, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.

Hampir sama dengan pertemuan awal, rapat pun memakan waktu selama dua jam. Bedanya, tiga pembantu SBY yakni Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dengan lugas membantah kabar negatif yang menyelimuti SBY terkait orang hilang ini.

"Saya berikan penjelasan pertama bahwa selama karir militer SBY sama sekali tidak terkait dengan kasus orang hilang itu," kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi memberi penjelasan. Menurut Sudi, Presiden Yudhoyono sangat prihatin dengan adanya pernyataan tidak sehat yang telah muncul beberapa hari terakhir melalui media massa.

"Ini sangat sarat berisi fitnah dan character assasination dan berupa politik gelap mata," ungkapnya. Untuk itu, lanjut Sudi, Kepala Negara mengajak dan berharap setiap insan politik untuk menghindari politik gelap mata seperti itu dan membangun etika poltik yang dewasa.

Lebih lanjut Sudi membantah, bila langkah Presiden siang dan malam tersebut sebagai bentuk kepanikan dalam menyikapi isu politik yang berhembus di Indonesia, terutama Jakarta. Sudi menjelaskan, pembiaran kabar buruk seputar SBY tentang orang hilang yang simpang siur justru seolah-olah menegaskan bahwa selama ini aparat penegak hukum tidak bekerja, keadilan, dan hukum tidak ditegakkan.

"Kita justru memberi penjelasan dengan data dan fakta, langkah-langkah yang telah dilakukan berkaitan dengan proses hal itu," tukasnya. Namun, ia mengatakan Presiden hingga kini tidak berminat untuk memproses hukum pengembus isu dirinya pada kasus orang hilang.

"Saya kira kita masih banyak lain yang harus kita kerjakan. Saya kira tidak perlu melakukan tindakan hukum atau menuntut balik hal-hal seperti itu," jelasnya.(Persda Network/ADE)