Tak Ada Alasan Menjual Software Bajakan

Pembajakan software di Indonesia tak kunjung berkurang secara drastis meskipun penegakan hukum gencar dilakukan di berbagai daerah. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pembajakan hanya turun satu persen tiap tahun dari 87 persen di tahun 2004 menjadi 84 persen di tahun 2007 sesuai data survei Business Software Alliace (BSA) dan Incorporated Data Services (IDC).

Hal tersebut tidak lepas dari masih maraknya penjualan software di gerai komputer hingga emperan toko. Mystery Shopper yang dilakukan Microsoft di sejumlah mal di Indonesia menunjukkan bahwa 59 persen reseller atau penjual langsung masih menjajakan software palsu tersebut. "Yang melakukan bukan perorangan tapi organisasi kriminal yang terorganisasi sehingga kami terus berupaya memberantas kelompok ini," ujar David Finn, Associate General Counsel untuk Worldwide Anti-piracy dan Anti-counterfeiting Microsoft saat menghadiri Global Fair Play Day di Surabaya, 22 Oktober 2008.

Seiring penegakan hukum yang ketat, software bajakan yang dijajakan di sejumlah toko kini dikemas sedemikian profesional bahkan semirip mungkin dengan software asli dan dijual dengan harga tak jauh berbeda. Hal tersebut tentu menimbulkan masalah baru karena dapat mengecoh dan merugikan konsumen. Perbedaan harga antara software palsu dan asli menciptakan lingkungan bisnis yang tidak fair. Penjual yang jujur dan hanya berkomitmen menjual software asli tidak dapat bersaing dengan penjual yang menawarkan software bajakan.

Menurut Finn, langkah utama untuk mengatasi pembajakan software adalah melalui edukasi kepada konsumen maupun penjual software seperti dengan menggelar kampanye Global Fair Play yang serentak digelar di 46 negara termasuk Indonesia. Konsumen perlu mendapat pemahaman yang cukup untuk mengetahui ciri-ciri software asli dan hanya membelinya dari reseller resmi. Sementara perlu kesadaran para penjual software untuk melindungi hak konsumen dengan hanya menjual software legal.

"Dengan kampanye Global Fair Play, kita ingin menciptakan kompetisi dan business environment yang sehat," kata Anti Suryaman, License Compliance Manager, PT Microsoft Indonesia. Selama kampanye yang digelar 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2008, Microsoft melakukan mystery shopper, dealer trip test purchase, dan channel enforcement di 6 kota. Dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, hingga Batam.

Harus legal

Selain itu, pusat bisnis yang biasa menajajakan software seperti mal didorong untuk berkomitmen hanya menjual software asli. Hi-Tech Mall di Surabaya, misalnya, telah mewajibkan tenant (penyewa lahan) di lokasi perbelanjaannya untuk hanya menjual software legal. "Sebetulnya awalnya bimbang. Kalau berkomitmen tidak menjual software palsu, takut ditinggalkan tenant karena tidak dapat omzet," ujar Rudy Sukamto, General Manager PT Sasana Boga yang mengelola mal tersebut.

Di lain sisi, pihaknya tidak mungkin membiarkan penjualan software palsu terus dilakukan karena akan berhadapan dengan aparat keamanan. Sebagai solusi Hi-tech Mall bekerja sama dengan Kelompok Linux Arek Suroboyo (KLAS) untuk menyediakan software-software berbasis open source yang dapat didistribusikan cuma-cuma. Produk-produk berbasis open source inilah yang hanya boleh dijualbelikan di Hi-tech Mall. Hanya menyediakan produk open source saja ternyata tidak menjawab kebutuhan konsumen yang sebagian tetap menginginkan software-software proprietary seperti dari Microsoft.

Secara proaktif Hi-tech Mall pun mengajak sekitar 800 tenant-nya untuk memesan software secara bersama-sama agar memperoleh harga terbaik. Keraguan hilang ketika ratusan tenant-nya megaku tetap untung meski harus menjual software asli saat Microsoft merilis Windows Vista akhir tahun lalu. "Jual yang asli juga dapat untung jadi jangan jual yang palsu," ujar Rudy.

Ia mengatakan kalau memang tidak bisa menjual produk Microsoft yang asli, gunakan open source. Dengan catatan, Hi-tech Mall sudah membuka peluangnya dengan menyediakan alternative dari KLAS. Langkah dan komitmen Hi-tech Mall merupakan solusi yang masuk akal dan pantas ditiru pengelola pusat bisnis lainnya. Dengan pilihan hanya software legal yang bisa dijual, tak ada alasan untuk menjual software bajakan bukan?

Tri Wahono