Wakil Menteri Sebaiknya dari Kalangan Teknokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Posisi wakil menteri, terutama untuk posisi menteri yang membawahi bidang-bidang ekonomi, sebaiknya berasal dari kalangan teknokrat. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah masuknya agenda-agenda politik dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diambil ke depan.

Pengamat ekonomi pasar Fauzi Ichsan menilai, hal tersebut penting karena selama ini pasar sudah memiliki ekspektasi terhadap posisi wakil menteri agar berasal dari kalangan yang murni profesional. "Yang perlu ditekankan di sini adalah wakil menteri itu harus bebas dari agenda-agenda politik dan ideologi tertentu," kata Fauzi, di Jakarta, Rabu (28/10).

Terlebih, kata dia, sejumlah posisi menteri di bidang-bidang ekonomi sudah berasal dari kalangan teknokrat yang profesional. Ia menyebut nama-nama seperti Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri-menteri yang sudah mendapatkan respons positif dari pasar.

"Kalau wakil menteri membawa agenda politik, ini akan konflik. Karena menterinya berasal dari teknokrat," ungkapnya.

Lebih dari itu, Fauzi juga melihat perlu adanya pembagian tugas dan posisi hukum yang jelas terhadap kewenangan wakil menteri tersebut. Ia berharap agar posisi wakil menteri tidak hanya sebagai ban serep jika menteri yang bersangkutan sedang berhalangan.

"Wakil menteri ini posisi baru dan harus jelas posisi hukumnya. Bahkan dibandingkan dengan dirjen saja, posisi wakil menteri ini masih grey area," kata Fauzi yang juga Vice President Standard Chartered Bank.

"Kalau sampai wakil menteri membawa agenda politik maka dia akan sulit diterima pasar. Pada dasarnya pasar tidak suka ada kebijakan yang berdasarkan ideologi ataupun politik tertentu," tandasnya.