Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah UEA: Wajar Blokir BlackBerry

Kompas.com - 03/08/2010, 20:17 WIB

DUBAI, KOMPAS.com — Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menilai wajar langkah kebijakannya memblokir sejumlah layanan telekomunikasi BlackBerry yang akan dilakukan per Oktober mendatang dan disebut-sebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional dan kedaulatan mereka. Pernyataan itu dilontarkan Duta Besar UEA untuk Washington, Amerika Serikat, Yousef al-Otaiba, seperti dikutip sejumlah koran lokal, Selasa (3/8/2010).

Yousef menyikapi sejumlah kritik keras dan kecaman terhadap kebijakan pemerintahnya, terutama dari Amerika Serikat (AS). Seperti diwartakan, otoritas telekomunikasi UEA (TRA) sebelumnya mengumumkan akan memblokir sejumlah fitur layanan BlackBerry seperti surat elektronik (e-mail), penelusuran jejaring (web browsing), serta layanan roaming on messenger. Layanan roaming on messenger memungkinkan pengguna telepon seluler negara mana pun bisa mengakses operator layanan domestik saat tengah berada di negara itu.

Jika kebijakan blokir jadi dijalankan, hal itu diyakini bertentangan dengan ambisi negara tersebut untuk menjadi negara tujuan utama para pebisnis dan pelancong. Saat ini diperkirakan ada sekitar 500.000 pengguna BlackBerry di sana. Pihak TRA berargumen, kebijakan blokir dibuat untuk melindungi data informasi, terutama yang bersifat rahasia, supaya tidak terakses pihak lain yang tidak berhak di luar negeri.

Kekhawatiran muncul lantaran semua data informasi setiap pengguna BlackBerry otomatis akan langsung terkirim dan disimpan di komputer perusahaan BlackBerry di luar negeri. Kondisi seperti itu bukan tidak mungkin bisa dimanfaatkan pihak luar yang pada akhirnya membahayakan keamanan nasional negara teluk tadi.

Menanggapi kebijakan itu, Pemerintah AS telah bereaksi keras dengan menyampaikan ekspresi kekecewaan mereka lewat juru bicara Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley, Senin kemarin. Crowley menganggap kebijakan UEA sebagai preseden buruk, yang dapat membahayakan sekaligus membatasi hak dasar manusia atas kebebasan informasi. Lebih lanjut, wartawan BBC di Timur Tengah, Ben Thompson, menduga Pemerintah UEA mempunyai agenda lain dengan mengeluarkan kebijakan seperti itu.

Hal itu diduga terkait dengan perseteruan tiga tahun sebelumnya ketika pihak produsen BlackBerry, perusahaan berbasis di Kanada, Research in Motion (RIM), diminta memberi izin akses bagi otoritas UEA agar bisa masuk dalam jaringan yang dirahasiakan. Dengan begitu, UEA dapat memantau surat-surat elektronik serta data lain.

"Banyak kalangan memandang persitiwa ini sebagai bentuk permainan kekuasaan oleh pihak berwenang UEA untuk memaksa RIM menyerahkan kode-kode keamanan mereka jika memang tidak ingin kehilangan pasar yang sangat menguntungkan di negara itu," ujar Ben.

Dugaan Ben semakin dikuatkan dengan pernyataan Otaiba lebih lanjut, yang menyatakan bahwa negaranya juga meminta keistimewaan serupa seperti juga diberikan pihak BlackBerry terhadap AS, yang sama-sama mengatasnamakan perlindungan terhadap keamanan nasional sekaligus penegakan hukum mereka. Otaiba mengaku sangat menyesalkan RIM, yang setelah pembicaraan bertahun-tahun, tidak kunjung memenuhi tuntutan mereka. (AP/AFP/Reuters/BBC)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com