Hari Gini Pejabat RIM Masih di Kanada?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengakui bahwa Research In Motion (RIM) telah memenuhi permintaan terkait produk dan layanannya di Indonesia. Namun, belum semua permintaan telah dipenuhi.

Ada tujuh tuntutan pemerintah kepada RIM. Seperti disampaikan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring dalam akun Twitter-nya, Minggu (9/1/2011) sore, masing-masing RIM diminta untuk mematuhi semua aturan hukum, membuka kantor perwakilan, membuka service center, menggunakan konten lokal, memberdayakan sumber daya lokal, memblokir konten porno, dan membuka data center di Tanah Air.

"Tujuh poin awal itu sudah ada kesepakatan akan dijalankan, tapi beberapa poin belum dipenuhi," ujar Tifatul di akun @tifsembiring. Catatan Kompas.com, memang baru empat poin yang telah dijalankan, yakni membuka kantor perwakilan dengan mendirikan PT Research In Motion Indonesia, membangun service center di beberapa kota, menggunakan konten lokal, dan memberdayakan sumber daya lokal.

Namun, dari semua tuntutan yang telah dipenuhi, Menkominfo mengaku belum puas. Misalnya, soal pejabat yang memimpin kantor perwakilan di Indonesia. Perlu diketahui, saat ini PT RIM Indonesia dipimpin oleh Andrew Cobham sebagai Presiden Direktur. Andrew Cobham sebenarnya bukan nama baru di Indonesia karena sejak 1998-2006 dia menjabat President Director & Corporate Country Manager of PT Motorola Indonesia.

"Betul RIM sudah buka kantor di Indonesia, tapi hari gini PJ-nya masih di Kanada," tulis Tifatul. Alasan Tifatul itu pun langsung ditanggapi oleh sejumlah orang. Tifatul dinilai salah jika masih mempermasalahkan kewarganegaraan pejabat RIM yang memimpin kantornya di Indonesia.

Daniel Tumiwa, praktisi marketing yang kritis menanggapi alasan Menkominfo lewat akun Twitter-nya di @danieltumiwa, merupakan salah satu orang yang mempertanyakan alasan tersebut. Pasalnya, meski bukan WNI, Cobham sudah 15 tahun memimpin handset manufaktur di Indonesia.

"Saya yakin apabila PJ RIM bapak wajibkan harus orang Indonesia, mereka akan mengikuti. Namun, apa boleh begitu?" tanya Daniel Tumiwa. Ia mengatakan, dari pengalamannya berhubungan dengan hampir semua divisi di RIM sampai ke Kanada, bukan soal kewarganegaraan yang menentukan seseorang menduduki jabatan, melainkan kemampuan orang yang akan memimpin.