Petisi 28 Desak DPR Panggil Dubes AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Petisi 28 mendatangi DPR meminta Komisi I dan Komisi III DPR menindaklanjuti informasi dari WikiLeaks yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga.

"WikiLeaks bukan informasi sampah, bukan gosip, bukan fiksi, bukan finah tapi fakta intelijen," kata Haris Roesli, koordinator Petisi 28 saat jumpa pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2011).

Petisi 28 mendesak Komisi I DPR memanggil Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mendapatkan informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Yudhoyono dan keluarga. Sedangkan Komisi III DPR, khususnya Tim Pengawas Century diminta menjadikan informasi WikiLeaks terkait Century dan dana kampanye SBY sebagai bahan acuan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pihaknya akan memilah-milah informai WikiLeaks terlebih dahulu. "Mana yang bisa kami lanjuti dan mana yang tidak. Kami akan tindaklanjuti berbagai dugaan intervensi hukum," katanya dalam kesempatan yang sama.

Demikian juga dengan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi. Komisi I, katanya, berencana memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait informasi WikiLeaks tersebut. "Anggota Komisi I sudah melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya concern minta klarifikasi ke Kedubes AS. Mekanisme sudah kita tempuh. Dalam waktu dekat akan terealisasi. Kita sudah panggil Kepala BIN, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan Menlu datang kira-kira Senin depan," ungkapnya.

Menurut Fayakhun, Komisi I merasa perlu mengambil sikap terhadap bocornya kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta melalui WikiLeaks itu. Sebab, tidak menutup kemungkinan WikiLeaks membocorkan hal-hal yang mengancam pertahanan nasional seperti jumlah persenjataan dan sebagainya.

Terkait pertahanan nasional, Haris menilai, Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono gagal membangun benteng kuat negara dari intervensi asing. "Bahkan dalam istana sendiri ada informan. Percakapan SBY dengan BIN bisa direkam diplomat," tandasnya.

Seperti diberitakan, WikiLeaks membocorkan kawat diplomati rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta. WikiLeaks menyebutkan bahwa Yudhoyono menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi proses hukum terhadap Taufik Kiemas. Informasi tersebut kemudian dikutip dua harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald. Laporan utama The Age pada Jumat (11/3/2011) bertajuk "Yudhoyono Abused Power".