Papua Dijadikan Lahan Proyek Keamanan

Kompas.com - 25/10/2011, 17:13 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menilai, berbagai persoalan yang terjadi di Papua saat ini sengaja diabaikan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Menurut Laode, kesengajaan itu telah mengakibatkan berbagai permasalahan di Papua dan menjadi sasaran empuk bagi pelaksanaan proyek-proyek keamanan di daerah tersebut.

"Permasalahan di Papua sengaja disimpan terus-menerus, diabaikan permasalahannya, sehingga tidak diselesaikan, untuk kemudian dijadikan lahan proyek aparat keamanan di sana. Itulah yang sebenarnya terjadi," ujar Laode di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Laode mengungkapkan, sejak periode pertama di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dia sempat menawarkan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menyelenggarakan dialog tentang Papua, bersama masyarakat Papua, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah tersebut.

"Namun, kenapa sampai sekarang tawaran itu tidak pernah dijawab. Nah, sementara mereka sendiri, Papua kan punya jaringan yang sangat kuat pada tingkat tertentu, seperti misalnya di tingkat internasional," kata Laode.

Selain itu, beberapa permasalahan seperti kasus PT Freeport Indonesia juga belum terselesaikan. Laode menilai, di tingkat manajemen intern di PT Freeport telah terjadi masalah sehingga banyak buruh perusahaan tersebut yang menuntut karena upah mereka jauh di bawah standar.

"Sementara itu, aparat keamanan juga terbelah. Ada polisi yang mengendalikan keamanan, sementara jika seperti itu, tentara juga pasti akan terpinggirkan. Ini adalah masalah-masalah dari dulu hingga sekarang yang belum diselesaikan sehingga terkesan memang sengaja dibiarkan dan dijadikan proyek keamanan dari berbagai kasus yang ada di sana," kata dia.

Ditambahkan, persoalan dana otonomi khusus Papua juga perlu mendapat perhatian lebih. Laode mengatakan, sejauh ini dana otonomi khusus tersebut tidak mencapai target sehingga kondisi rakyat Papua masih jauh dari kata sejahtera.

Menurutnya, jika pola pengelolaan dana itu terus dibiarkan, sementera para elite di Papua melihat hal tersebut, maka hal itu akan berpotensi untuk semakin memperburuk keadaan di Papua.

"Terlebih lagi, ditambah jika dari Jakarta melakukan pendekatan keamanan terus-menerus. Hal itu kan pada akhirnya akan menjadikan Papua pada tingkat arena yang cenderung dieksploitasi para elite di Jakarta," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Laode, yang harus dilakukan di Papua saat ini adalah melakukan pendekatan persuasif melalui penguatan jaringan-jaringan sosial masyarakat Papua melalui tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut juga harus dilakukan mulai dari lapisan tingkat bawah masyarakat.

"Jadi kalau menjadikan Papua ini sebagai proyek keamanan, maka itu sangat tidak baik untuk Papua dan untuk bangsa kita sendiri ke depannya. Pendekatan keamanan harus ditiadakan. Ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah, jika memang mereka ingin Papua ini tetap berada di NKRI," tegas Laode.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X