India Berhasil Desak Google Sensor Konten Politik dan Agama

KOMPAS.com - Google India akhirnya bersedia menghapus konten yang menyinggung politisi dan grup keagamaan. Google telah menerapkan penghapusan konten ini pada hasil pencarian di mesin pencari, Blogger, dan YouTube di India.

Hal ini dilakukan karena desakan pemerintah India yang sudah berlangsung berminggu-minggu. Selanjutnya, Facebook dan 21 perusahaan teknologi lainnya, diberi waktu dua minggu oleh pemerintah India untuk mengikuti jejak Google.

Facebook, Microsoft, dan Yahoo termasuk perusahaan teknologi yang diberi waktu oleh pemerintah India hingga 1 Maret 2012.

Perusahaan-perusahaan teknologi ini harus mempresentasikan rencana kebijakan konten yang objektif ke pengadilan New Delhi. Hal ini diberitakan pertama kali oleh media Press Trust of India.

Internet digunakan untuk sentimen politik dan agama
Penyebab permintaan penghapusan konten ini karena pengguna internet di India telah menggunakan jejaring sosial dan layanan hosting untuk melakukan sentimen politik, seperti menghina perdana menteri dan politisi serta merendahkan agama, terutama agama Islam.

Berdasarkan hukum India, tindakan mendistribusikan materi yang menciptakan permusuhan antarkelas atau mengurangi integrasi nasional serta menimbulkan isu panas, merupakan pelanggaran hukum.

India memiliki 21 bahasa serta ratusan suku dan beragam agama, sehingga konten yang menyinggung dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan.

Pemerintah India tidak mengkategorikan tindakan penghapusan konten sebagai penyensoran, tetapi merupakan tindakan penegakan hukum untuk menanggapi pelanggaran.

Tidak ada satu pun dari perusahaan yang dihubungi pengadilan New Delhi yang merespon permintaan pengadilan New Delhi. Masih belum ada indikasi bahwa mereka akan dengan sukarela membuaat kerangka kebijakan baru yang menjaga konten agar tidak menyinggung pemerintah dan kelompok agama di India.

Google menghapus, Twitter menyensor
Nyatanya baru Google India yang menerapkan penghapusan konten ini di India. Langkah ini menyusul Twitter, yang lebih dulu membuat kebijakan untuk melakukan sensor secara terbuka.

Twitter akan menyensor konten dari negara-negara tertentu yang memiliki sensitifitas terhadap isu politik dan agama. Sensor bersifat lokal namun bisa diketahui secara global oleh pengguna lainnya.