Pemblokiran Situs Porno Tak Akan Berantas Pornografi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemblokiran situs porno dianggap tidak akan efektif dalam memberantas pornografi di tanah air. Hal tersebut justru akan meningkatkan keberadaan situs-situs porno.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Telematika (Mastel), Mas Wigrantoro Roes Setiadi menganggap bahwa efektivitas tindakan pemblokiran situs porno oleh pemerintah hanya sekitar 0,1 persen. Ini berarti pemblokiran situs porno tidak efektif.

"Selama ini pemerintah hanya melakukan tindakan kuratif. Maksudnya saat sudah jadi penyakit, baru diobati. Masalahnya obat yang diberikan tidak tepat, seperti langsung diblokir situs porno tersebut. Padahal akan tumbuh lebih banyak lagi situs pornonya," kata Wigrantoro kepada Kompas.com.

Menurutnya, cara paling efektif untuk menangani pornografi di tanah air adalah menghilangkan permintaan terhadap pornografi.

Cara tersebut dilakukan dengan cara tindakan preventif melalui pembelajaran budi pekerti, agama, moral, dukungan orang tua hingga lembaga yang mau mengajarkan tentang internet sehat.

Pada dasarnya, bisnis pornografi adalah bisnis yang sesuai dengan permintaan (demand) dan penawaran (supply). Sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ada permintaan pornografi, maka akan ada penawaran pornografi yang dilakukan.

"Saat supply pornografi di Indonesia ditutup, masyarakat Indonesia masih bisa mengakses supply situs pornografi di luar negeri. Jadi susah dibendung," jelasnya.

Tapi dengan menghilangkan permintaan pornografi tadi, secara tidak langsung akan mengurangi penawaran bisnis pornografi. Contoh gampangnya, saat di kafe tentu saja kita akan ditawari minuman beralkohol.

Namun bila memiliki moral yang kuat, maka kita tidak akan membeli minuman beralkohol tersebut. Otomatis permintaan berkurang dan penawaran pun berkurang.

"Kami lebih suka memakai pendekatan social engineering seperti itu daripada law enforcement (penegakan hukum)," jelasnya.