KPK Klarifikasi soal Akun Twitter

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan klarifikasinya mengenai akun situs jejaring sosial yang mirip atau mengaku sebagai akun resmi KPK ataupun pimpinan/pejabat KPK. Melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (8/10/2012), KPK menegaskan akun Twitter resmi lembaga antikorupsi ini adalah @KPK_RI. Sementaram akun fanspage Facebook KPK bernama KomisiPemberantasanKorupsi. Kedua akun Twitter dan Facebook tersebut dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat KPK.

"Informasi yang dikelola terkait kegiatan, produk, dan kebijakan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi maupun hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui siaran pers tersebut.

Klarifikasi ini dirasa perlu disampaikan mengingat maraknya informasi tidak bertanggung jawab yang beredar di situs jejaring sosial melalui akun mirip KPK atau mengaku akun resmi KPK/pejabat KPK. Misalnya, akun Twitter @SamadAbraham yang mengaku akun Ketua KPK Abraham Samad.

Pada tanggal 6 Oktober 2012 lalu, akun @SamadAbraham berkicau dengan menyatakan bahwa tujuh pimpinan dan pegawai KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat terhadap KPK yang luar biasa menyemangati. Di hari yang sama, akun itu juga berkicau tentang penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan, dengan mengatakan kalau Novel termasuk salah satu penyidik terbaik KPK.

Akun @SamadAbraham ini mulai mengundang polemik setelah menyinggung Partai Demokrat  dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akun tersebut nge-tweet dengan mengatakan "Politikus Partai Demokrat korup pasti kami sikat tapi kami bertekad membuat sejarah". Akun tersebut juga berkicau dengan berkata "Sampaikan kepada Presiden kami tidak akan berhenti bekerja sampai dia ditangkap dan dijebloskan atas kejahatannya kepada rakyat."

Johan mengungkapkan, pimpinan KPK tidak pernah memilik akun Twitter dan Facebook.

"Sehingga KPK tidak tahu-menahu dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan akun-akun yang mirip atau mengatasnamakan KPK atau pejabat KPK, selain yang bersumber dari akun resmi @KPK_RI," katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat bersikap kritis untuk memverifikasi dan memvalidasi setiap informasi serta sumbernya yang ada di jejaring sosial. Pada Minggu (7/10/2012) malam, Johan mengatakan, mulai muncul upaya-upaya membenturkan KPK dengan Presiden.