Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momentum Bangun Kebersamaan

Kompas.com - 19/01/2013, 04:07 WIB

Jakarta, Kompas - Saat ini merupakan momentum tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kabinetnya membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi banjir di Ibu Kota. Presiden juga harus secara konsisten mengawasi pelaksanaan program penanganan banjir.

Perintah itu, kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang kini Ketua Umum PMI Pusat, selain mencegah terjadinya banjir di Jakarta, dengan mengatur kawasan Puncak, juga mengatur sistem drainase dan membangun rumah susun untuk penghuni di bantaran Sungai Ciliwung.

”Perintah ke kabinet harus sekarang, dan dikerjakan sekarang juga. Jangan tunggu banjir surut. Kalau nanti, pasti tidak akan dilakukan. Presiden juga harus mengawasi pelaksanaannya,” kata Jusuf Kalla, Jumat (18/1) malam.

Biaya penanganan itu bisa diambil dari dana subsidi bahan bakar minyak di APBN 2013 yang mencapai Rp 300 triliun. ”Pakai saja subsidi BBM selama dua bulan, yang nilainya sekitar Rp 50 triliun untuk mengatasi banjir dan membangun tower bagi penghuni di bantaran Sungai Ciliwung. DPR harus bisa memahami soal penggunaan dana ini,” tambahnya.

Adapun untuk mempercepat penanggulangan bencana, ujar Kalla, tak ada salahnya jika Presiden Yudhoyono mengingatkan kembali kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan bencana yang datang untuk meminimalkan jumlah korban.

Belum ada standar

Pakar manajemen bencana dari Universitas Gadjah Mada, Sudibyakto, menegaskan, secara nasional belum ada prosedur standar yang mengatur situasi darurat khusus banjir. ”Setiap lembaga memiliki prosedur sendiri, tetapi prosedur operasi standar nasional yang mencakup antarlembaga belum digarap secara serius,” katanya.

Akibatnya, semua pihak terlihat bekerja sendiri-sendiri. Dalam situasi tanggap darurat saat ini, pucuk komando ada di tangan gubernur karena wilayah yang terlanda adalah Jakarta. BNPB sebagai otoritas nasional saat bencana berfungsi mendukung.

Seharusnya, cukup satu lembaga yang mengeluarkan data, seperti jumlah korban atau area terdampak banjir, secara detail sehingga bisa menjadi acuan bagi semua lembaga. ”Jika kondisi akibat banjir di Jakarta memburuk, jangan ragu-ragu untuk menetapkan status darurat nasional. Ini kewenangan presiden,” kata Sudibyakto.

Bantu di bukapeta

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com