Polri: Peretas Situs Presiden Akan Dibina

JAKARTA, KOMPAS.com — Wildan Yani Anshari (20), hacker atau peretas situs web Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jember, Kamis (11/4/2013). Rencananya, seusai menjalani hukuman, Wildan yang memiliki kemampuan di bidang teknologi itu akan dibina oleh Polri.

"Setiap tersangka yang selesai menjalani hukuman dilakukan monitoring dan pembinaan untuk menyalurkan keterampilan yang dimiliki pada kegiatan yang positif," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/4/2013). Pembinaan itu, kata dia, sudah menjadi tugas Polri.

Apalagi dengan usia muda, ujar Arief, Wildan dinilai memiliki keahlian lebih di bidang teknologi informasi. Diduga ada sekitar 5.300 situs online yang telah dia retas dan itu dilakukannya seorang diri. Sayangnya, keahlian itu digunakan Wildan untuk hal negatif. Untuk itu, Wildan akan diarahkan ke kegiatan positif. "Itu salah satu tugas Polri dalam bidang pemberian bimbingan masyarakat untuk memberikan asistensi dan konsultasi pada masyarakat yang membutuhkan," terang Arief.

Seperti diberitakan sebelumnya, situs Presiden SBY yang beralamat di www.presidensby.info diretas "Jemberhacker Team" pada 9 Januari 2013. Saat diretas, laman tersebut menampilkan latar belakang hitam dengan tulisan warna hijau di bagian atas "Hacked by MJL007", sedangkan di bawahnya tertera sebuah logo dan tulisan "Jemberhacker Team" berwarna putih.

Peretas situs itu, Wildan, ditangkap di sebuah warung internet (warnet) di daerah Jember, Jawa Timur, Jumat (25/1/2013). Penangkapan Wildan memicu reaksi dari kelompok peretas internasional terkemuka yang menamakan diri Anonymous. Mereka menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menumbangkan situs-situs berdomain "go.id".

Wildan diboyong penyidik Polri ke Jember sejak Selasa (26/3/2013) setelah menjalani serangkaian pemeriksaan. Dia dan berkas acara pemeriksaannya dilimpahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Jember.

Pekan lalu berkas kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember. Dalam dokumen surat perintah penahanan Wildan, dia dinyatakan melanggar Pasal 50 juncto Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dengan pasal-pasal tersebut, Wildan terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 600 juta. Anak muda kelahiran 18 Juni 1992 itu juga dinilai melanggar Pasal 46 Ayat (1), (2), dan (3) jo Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serangkaian pasal itu mengancam Wildan dengan hukuman penjara enam hingga sepuluh tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Protes Penangkapan Hacker Situs SBY