TABUNGAN PERUMAHAN

Djan Faridz: Pekerja Sektor Informal Lebih Tertib Bayar Cicilan!

Kompas.com - 05/06/2013, 13:44 WIB
Menpera Djan Faridz mengatakan pekerja bisa mulai mencicil rumah setelah menabung selama setahun dalam tabungan perumahan rakyat. Hal tersebut bisa dilakukan apabila RUU Tapera sudah disahkan menjadi undang-undang. m latiefMenpera Djan Faridz mengatakan pekerja bisa mulai mencicil rumah setelah menabung selama setahun dalam tabungan perumahan rakyat. Hal tersebut bisa dilakukan apabila RUU Tapera sudah disahkan menjadi undang-undang.
Penulis M Latief
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan pekerja sektor informal biasanya relatif lebih tertib dalam membayar cicilan rumah dibandingkan pekerja sektor formal.

"Karena mereka merasa relatif lebih sayang dengan rumah mereka. Jadi mereka tertib mencicil supaya tidak kehilangan rumah itu," kata Djan Faridz usai pembahasan rancangan undang-undang tabungan perumahan rakyat (RUU Tapera), di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Faridz mengatakan, pekerja sektor informal juga mendapat kemudahan dalam memiliki rumah secara mencicil melalui program Kementerian Perumahan Rakyat. Menurut dia, dalam beberapa kasus, pekerja sektor informal lebih tertib mencicil daripada pekerja formal. Pekerja sektor informal juga dimungkinkan untuk menjadi peserta dan mendapatkan rumah dengan cicilan ringan.

"Namun, untuk pekerja sektor informal sifatnya sukarela. Mereka mungkin juga tidak akan ditarik tabungan setiap bulan, tetapi setiap minggu atau setiap hari. Kan pekerja batu dibayar setiap minggu, pedagang kaki lima dapat penghasilan setiap hari," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menpera Djan Faridz mengatakan pekerja bisa mulai mencicil rumah setelah menabung selama setahun dalam tabungan perumahan rakyat. Hal tersebut bisa dilakukan apabila RUU Tapera sudah disahkan menjadi undang-undang.

"Saat ini yang masih dibahas adalah beberapa potongan dari gaji pekerja yang akan digunakan sebagai tabungan. DPR mengusulkan lima persen, tetapi pemerintah mengusulkan satu persen hingga lima persen agar tidak memberatkan," ujarnya.

Baca juga: Yuk... Menghitung Cicilan KPR yang Ideal!

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X