Menurut majelis hakim, Senin (8/7/2013), Indar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani perjanjian kerja sama jaringan 3G antara IM2 dengan Indosat untuk menggunakan frekuensi 2,1GHz secara bersama-sama.
Dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerjasama Indosat dan IM2 ini dianggap merugikan negara Rp 1,358 triliun.
Ibarat pipa dan air
Perjanjian bisnis yang dilakukan Indosat dan IM2 ini sebenarnya lazim digunakan dalam industri telekomunikasi. Dosen sekaligus praktisi telekomunikasi Onno W Purbo mengibaratkan perjanjian bisnis antara perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan perusahaan penyedia jasa internet ini seperti pipa dan air.
Penyelenggara jaringan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XL, atau Axis, adalah pemilik infrastruktur telekomunikasi yang diibaratkan sebagai pipa saluran. Sementara penyelenggara jasa internet seperti IM2 atau CBN, adalah penyedia jasa akses internet yang mengalirkan air dalam pipa.
"Dalam dunia telekomunikasi, pipa dan air adalah berbeda dan harus memiliki izin masing-masing. Dan harus membuat perjanjian kerjasama agar air dapat menumpang dalam pipa tersebut," ujar Onno.
Ia berpendapat, tidak ada yang salah dengan perjanjian bisnis Indosat dan IM2. "Prihatin dengan cara hakim bekerja. Kayanya ini representasi keadaan republik. Ini malah diobok-obok dan dibuat susah," lanjut Onno.
Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, telah mengirim surat kepada Jaksa Agung pada Desember 2012, yang menyatakan bahwa perjanjian bisnis Indosat dan IM2 sudah sesuai aturan dan tidak melanggar hukum.
Vonis
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.