Kompas.com - 10/07/2013, 11:04 WIB
Penulis Aditya Panji
|
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memvonis bersalah Mantan Dirut IM2 Indar Atmanto dalam perkara penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat, dinilai gagal memahami regulasi telekomunikasi. Hal ini bisa menghambat industri internet Tanah Air.

Menurut Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, Majelis Hakim mengesahkan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Padahal, PP tersebut mengatur hubungan bisnis antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Aditya Panji/KompasTekno
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono
Dalam hal ini, IM2 adalah penyelenggara jasa telekomunikasi (dalam hal ini internet), dan Indosat adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Dalam industri telekomunikasi, penyelenggara jasa internet harus melakukan perjanjian kerjasama agar dapat memberi akses internet lewat infrastruktur penyelenggara jaringan telekomunikasi.
 
“PP 52 Tahun 2000 adalah dasar hukum yang memerintahkan penyelenggara jasa melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan penyelenggara jaringan, di mana salah satu jaringan itu adalah jaringan seluler yang beroperasi di pita 2.1GHz. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama itu (antara Indosat dan IM2-red) adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan PP Nomor 52 Tahun 2000 memerintahkan dua pihak untuk bekerjasama,” kata Nonot, Selasa (9/7/2013).
 
Nonot menambahkan, Majelis Hakim keliru memahami maksud Pasal 9 ayat (2) dari UU Telekomunikasi; dan Penjelasannya. Majelis Hakim mengikuti sepenuhnya pemahaman JPU bahwa IM2 wajib memiliki izin jaringan.

“Pemahaman ini tentu amat fatal, bagaimana mungkin perusahaan yang ingin menyelenggarakan jasa dipaksa harus memiliki jaringan telekomunikasi,” tuturnya.
 
Nonot menilai ini bertentangan dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan "Penyelenggara Jasa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi".
 
“Putusan ini ancaman bagi dunia telekomunikasi, kiamat internet sudah di depan mata. Karena kalau putusan ini konsisten kepada semua jaringan, maka kiamat sudah,” kata Nonot.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada Indar Atmanto, karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani perjanjian kerja sama jaringan 3G agar IM2 dapat menggunakan frekuensi radio 2,1GHz milik Indosat.

Indar dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

"Atas penggunaan pita frekuensi radio tersebut PT IM2 tidak membayarkan up-front fee sehingga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ini merugikan keuangan negara pada 2006-2012 sebesar Rp 1,358 triliun," kata Ketua Majelis Hakim Antonius Widjantono.

Namun, Indar tidak terbukti memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian negara. Ia tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Sebagai gantinya, hakim menghukum IM2 untuk membayarkan uang pengganti sebesar Rp 1,358 triliun.

Indar akan mengajukan banding atas putusan ini. Menurutnya, perkara ini merupakan perbuatan dan tanggung jawab korporasi, bukan perbuatan pribadi. Sementara Indosat, selaku induk perusahaan IM2, juga akan melakukan perlawanan hukum.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy Pangerapan menyatakan, dampak putusan kasus IM2 sangat besar kepada industri penyedia jasa internet.

“Bila IM2 dinyatakan bersalah, maka ada lebih dari 200 penyedia jasa internet yang menerapkan model bisnis serupa, berarti juga harus dinyatakan bersalah dan membayar bea hak penggunaan (BHP) frekuensi sejumlah yang dituduhkan kepada IM2 sebesar Rp 1,358 triliun,” kata Sammy.
 
Kebanyakan penyedia jasa internet di Indonesia beroperasi dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM), yang mustahil membayar denda sebesar itu. Jika denda ini dibebankan kepada penyelenggara jasa internet, menurut Sammy, mereka bisa bangkrut dan berhenti menyediakan jasa internet.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesan Pertama Menggenggam Samsung Galaxy Z Flip 4, Ponsel Cantik yang Ringkas dan Fungsional

Kesan Pertama Menggenggam Samsung Galaxy Z Flip 4, Ponsel Cantik yang Ringkas dan Fungsional

Gadget
Jadwal MPL S10 Jumat 19 Agustus, Ada Pertempuran Dua Tim Papan Atas

Jadwal MPL S10 Jumat 19 Agustus, Ada Pertempuran Dua Tim Papan Atas

Internet
Honor 70 5G Resmi Meluncur Global, Harga Rp 6 Jutaan

Honor 70 5G Resmi Meluncur Global, Harga Rp 6 Jutaan

Gadget
Daftar Harga Paket Internet Telkomsel Terbaru Agustus 2022, Mulai Rp 3.300

Daftar Harga Paket Internet Telkomsel Terbaru Agustus 2022, Mulai Rp 3.300

e-Business
Oppo ColorOS 13 Resmi Meluncur, Ini Fitur Barunya

Oppo ColorOS 13 Resmi Meluncur, Ini Fitur Barunya

Software
Analisis Mengapa Induk Infinix Bisa Tendang Realme dari 5 Besar Indonesia

Analisis Mengapa Induk Infinix Bisa Tendang Realme dari 5 Besar Indonesia

Gadget
Mengabadikan Keindahan Sudut Kota New York dengan Samsung Galaxy Z Flip 4

Mengabadikan Keindahan Sudut Kota New York dengan Samsung Galaxy Z Flip 4

Gadget
Kenapa Dashboard Prakerja Tidak Bisa Dibuka? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Kenapa Dashboard Prakerja Tidak Bisa Dibuka? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

e-Business
Target Jadi Nomor 1 di Indonesia, Realme Kini Terlempar dari 5 Besar

Target Jadi Nomor 1 di Indonesia, Realme Kini Terlempar dari 5 Besar

e-Business
Tablet Realme Pad Mini Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp 2,4 Juta

Tablet Realme Pad Mini Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp 2,4 Juta

Gadget
Pengguna iPhone Siap-siap, Apple Segera Masukkan Iklan di 3 Layanan Ini

Pengguna iPhone Siap-siap, Apple Segera Masukkan Iklan di 3 Layanan Ini

e-Business
Cara Cek Lokasi Penukaran Uang Rupiah Baru 2022 via PINTAR BI

Cara Cek Lokasi Penukaran Uang Rupiah Baru 2022 via PINTAR BI

e-Business
Kesan Pertama Menjajal Samsung Galaxy Z Fold 4, Lebih Enteng, Mulus, dan Kokoh

Kesan Pertama Menjajal Samsung Galaxy Z Fold 4, Lebih Enteng, Mulus, dan Kokoh

Gadget
Samsung Ungkap Kecanggihan Teknologi 'Sleep Tracking' di Galaxy Watch 5 Series

Samsung Ungkap Kecanggihan Teknologi "Sleep Tracking" di Galaxy Watch 5 Series

Gadget
Link Penukaran Uang Rupiah Baru 2022 serta Syaratnya

Link Penukaran Uang Rupiah Baru 2022 serta Syaratnya

e-Business
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.