Kontroversi Sensor Pornografi di Inggris

KOMPAS.com — Minggu lalu, perdana menteri Inggris David Cameron mengumumkan diterapkannya filter pornografi secara default untuk pengakses internet di negara tersebut.

Agar bisa bebas mengakses dunia maya tanpa terbentur batasan sensor, pengguna harus memberi tahu sendiri soal itu pada penyedia layanan internet masing-masing.

Langkah ini rupanya mendapat tentangan dari kalangan penyedia layanan internet (ISP) di Inggris. Setidaknya satu ISP, yaitu Andrews & Arnold, telah menyatakan diri tak bakal mengikuti kebijakan anti-pornografi tersebut.

"Maaf, tapi untuk mengakses internet yang disensor, Anda harus memilih ISP lain atau pindah ke Korea Utara," demikian bunyi pernyataan Andrews & Arnold yang disampaikan minggu lalu, seperti dikutip oleh BGR.

Menurut ISP ini, menyensor dan membatasi akses pengguna internet adalah tugas si pengguna sendiri, bukan sesuatu yang harus dibebankan pada pihak ISP.

Khawatir diintip China

Kekhawatiran lain sehubungan dengan diterapkannya kebijakan sensor internet ini berkaitan dengan alat yang dipakai untuk keperluan tersebut.

TalkTalk, perusahaan penyedia perangkat filter pornografi yang dipakai di kebijakan sensor Inggris, dimiliki oleh raksasa telekomunikasi China Huawei yang Mei lalu sempat dikabarkan menjalankan aktivitas mata-mata untuk Pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut.

Huawei menampik kekhawatiran ini dengan mengatakan bahwa hal itu tak beralasan dan hanya muncul berdasarkan prasangka. Eksekutif Huawei Chen Li Fang menambahkan bahwa perusahaan itu tak boleh diperlakukan tidak adil hanya karena berasal dari China.

TalkTalk sendiri telah mulai menawarkan jasa filter Homesafe yang memungkinkan pengguna internet memilih sendiri jenis konten yang diblokir sejak 2011.

Meski demikian, Dr Martyn Thomas, kepala panel kebijakan IT di Institusi Teknik dan Teknologi, mengatakan bahwa seharusnya TalkTalk tak diberi kuasa untuk menyensor internet.

"Hal tersebut harus dijalankan oleh perusahaan yang berada di bawah seorang menteri sehingga bisa dipertanggungjawabkan di parlemen," ujar Thomas.

Menurutnya, karena tak ada yang tahu pasti kriteria pemblokiran laman web ini, bisa-bisa situs yang tak bersalah ikut kena blacklist dan kehilangan traffic. "Masalahnya adalah siapa yang menentukan apa yang harus diblokir dan bagaimana pertanggungjawabannya."