Kompas.com - 30/07/2013, 10:34 WIB
Cameron ungkapkan pemblokiran konten pornografi untuk lindungi anak-anak BBCCameron ungkapkan pemblokiran konten pornografi untuk lindungi anak-anak
Penulis Oik Yusuf
|
EditorReza Wahyudi

KOMPAS.com — Minggu lalu, perdana menteri Inggris David Cameron mengumumkan diterapkannya filter pornografi secara default untuk pengakses internet di negara tersebut.

Agar bisa bebas mengakses dunia maya tanpa terbentur batasan sensor, pengguna harus memberi tahu sendiri soal itu pada penyedia layanan internet masing-masing.

Langkah ini rupanya mendapat tentangan dari kalangan penyedia layanan internet (ISP) di Inggris. Setidaknya satu ISP, yaitu Andrews & Arnold, telah menyatakan diri tak bakal mengikuti kebijakan anti-pornografi tersebut.

"Maaf, tapi untuk mengakses internet yang disensor, Anda harus memilih ISP lain atau pindah ke Korea Utara," demikian bunyi pernyataan Andrews & Arnold yang disampaikan minggu lalu, seperti dikutip oleh BGR.

Menurut ISP ini, menyensor dan membatasi akses pengguna internet adalah tugas si pengguna sendiri, bukan sesuatu yang harus dibebankan pada pihak ISP.

Khawatir diintip China

Kekhawatiran lain sehubungan dengan diterapkannya kebijakan sensor internet ini berkaitan dengan alat yang dipakai untuk keperluan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

TalkTalk, perusahaan penyedia perangkat filter pornografi yang dipakai di kebijakan sensor Inggris, dimiliki oleh raksasa telekomunikasi China Huawei yang Mei lalu sempat dikabarkan menjalankan aktivitas mata-mata untuk Pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut.

Huawei menampik kekhawatiran ini dengan mengatakan bahwa hal itu tak beralasan dan hanya muncul berdasarkan prasangka. Eksekutif Huawei Chen Li Fang menambahkan bahwa perusahaan itu tak boleh diperlakukan tidak adil hanya karena berasal dari China.

TalkTalk sendiri telah mulai menawarkan jasa filter Homesafe yang memungkinkan pengguna internet memilih sendiri jenis konten yang diblokir sejak 2011.

Meski demikian, Dr Martyn Thomas, kepala panel kebijakan IT di Institusi Teknik dan Teknologi, mengatakan bahwa seharusnya TalkTalk tak diberi kuasa untuk menyensor internet.

"Hal tersebut harus dijalankan oleh perusahaan yang berada di bawah seorang menteri sehingga bisa dipertanggungjawabkan di parlemen," ujar Thomas.

Menurutnya, karena tak ada yang tahu pasti kriteria pemblokiran laman web ini, bisa-bisa situs yang tak bersalah ikut kena blacklist dan kehilangan traffic. "Masalahnya adalah siapa yang menentukan apa yang harus diblokir dan bagaimana pertanggungjawabannya."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber BGR
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.