Takut Mata-Mata, Merek China Ditolak

KOMPAS.com — Dinas intelijen sejumlah negara barat dikabarkan menolak penggunaan produk tertentu yang berasal dari China. Termasuk, Lenovo dan Huawei.

Seperti dilaporkan oleh The Inquirer, Lenovo yang asal China konon telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh dinas-dinas intelijen dan pertahanan Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru yang secara kolektif dikenal sebagai "Five Eyes".

Akibat hal tersebut, Lenovo tidak diperbolehkan memasok perangkat keras ke instansi-instansi terkait di negara-negara itu.

Gara-garanya, produk Lenovo diduga mengandung hardware "backdoor" dan kelemahan firmware yang memungkinkan agen-agen asing mengakses informasi dari komputer yang bersangkutan tanpa ketahuan. Ini disimpulkan setelah dilakukan pengujian intensif terhadap perangkat-perangkat bikinan perusahaan tersebut, menyusul akuisisinya atas IBM pada 2005.  

Menurut Australian Financial Review (AFR) yang menginvestigasi persoalan ini, Lenovo sudah dimasukkan dalam blacklist sejak pertengahan dekade 2000-an.

Benar atau salah?

Lenovo sendiri telah merespons berita ini dan mengatakan "terkejut" serta bakal melihat persoalan dengan lebih mendalam. Perusahaan ini lalu menolak berkomentar lebih lanjut dan mengutip pernyataan Departemen Pertahanan Australia yang menampik kabar bahwa perusahaan itu telah dimasukkan dalam "daftar hitam".

Akan tetapi, sebagaimana dikutip dari The Register, banyak dinas rahasia sebuah negara tidak berada di bawah departemen pertahanan negara yang bersangkutan, melainkan istitusi pemerintah yang berlainan.

The Register juga melaporkan bahwa dinas-dinas intelijen dari sejumlah negara di atas ternyata memang tidak memakai perangkat Lenovo dalam menangani data sensitif.

Selain Lenovo, perusahaan asal China lainnya yang juga "dicurigai" oleh negara-negara barat adalah Huawei lantaran diduga berhubungan dengan pemerintah Negara Tirai Bambu tersebut.

Produsen elektronik ini belakangan juga memicu kekhawatiran saat perangkat-perangkatnya dipakai dalam kebijakan anti-pornografi yang diterapkan Inggris.