Blokir Internet di Indonesia Tidak Konsisten

Kompas.com - 24/10/2013, 08:44 WIB
Ilustrasi pengguna internet. ShutterstockIlustrasi pengguna internet.
Penulis Aditya Panji
|
EditorWicak Hidayat
BALI, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melakukan upaya penyaringan (filtering) konten di internet, termasuk pornografi dan judi online, untuk membatasi konten negatif yang dikonsumsi masyarakat. Namun, upaya penyaringan tersebut dinilai tidak konsisten.

Menurut riset yang dilakukan The Citizen Lab, Universitas Toronto, Kanada, berbagai penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) di Indonesia tidak melakukan filtering secara sistematis dan tidak konsisten.

“Beberapa ISP memblokir situs yang menyediakan layanan anonymizer, bahkan situs dengan konten politik atau religius yang kontroversial,” ujar Research Manager The Citizen Lab, Masashi Crete-Nishitata di acara Internet Governance Forum di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/10/2013).

Sejak 2003, Citizen Lab telah melakukan penelitian mengenai filtering di 74 negara, dan ditemukan bahwa 42 negara di antaranya melakukan upaya filtering.

Selama ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta operator seluler dan penyedia jasa internet untuk memblokir konten yang dinilai negatif. Selain itu, Yayasan Nawala Nusantara selaku pengelola layanan domain name server (DNS) Nawala, juga aktif melakukannya.

Hingga Juli 2013, Nawala telah memblokir 647.622 situs pornografi, 7.540 situs perjudian, 3,585 situs penipuan, 2.065 proxy, 1.146 situs phising, 31 situs yang mengandung malware, 19 situs yang dinilai melecehkan SARA.

Menurut pakar hukum siber Megi Margiyono dari Indonesia Online Advocacy, harus ada kontrol dalam aksi blokir atau filtering yang dilakukan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasan dan menimbulkan bias politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Wewenang pemerintah tidak absolut, dibutuhkan pemeriksaan dan penyeimbangan dari sisi hukum dan politik,” tegas Megi. Menurutnya, upaya filtering konten internet tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X