Aplikasi Mata-mata TNI Jangan Disalahgunakan

Kompas.com - 24/10/2013, 10:51 WIB
Shutterstock
Penulis Aditya Panji
|
EditorReza Wahyudi

BALI, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah membeli peralatan intelijen seharga 5,6 juta dollar AS dari Gamma TSE. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan peralatan dan program tersebut bakal disalahgunakan karena tak ada batasan instansi pemerintah mana saja yang berhak memakainya.

Kemenhan tidak menyebut secara eksplisit peralatan apa yang dibeli. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi mengatakan, peralatan intelijen ini akan digunakan oleh Badan Intelijen Strategis (Bais) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sisriadi mengklaim, bahwa program yang dibelinya bukanlah alat sadap, melainkan alat anti-sadap. Pengadaan peralatan intelijen itu digunakan agar proses pertukaran informasi antara Bais TNI dan kantor-kantor Atase Pertahanan RI di seluruh dunia dapat berlangsung dengan aman.

Gamma TSE berasal dari Inggris. Salah satu anak perusahaannya, yakni Gamma International, merupakan perusahaan yang mengembangkan sistem pemantau jarak jauh FinFisher atau yang juga dikenal sebagai FinSpy. Produk ini dipasarkan dan dijual eksklusif untuk penegak hukum dan badan intelijen suatu negara.

Seperti dilaporkan wartawan Kompas.com Aditya Panji, pakar hukum siber Megi Margiyono dari Indonesia Online Advocacy, mengatakan, FinFisher adalah program mata-mata (spyware) yang telah memenuhi standar militer.

Ia berpendapat, pemerintah harus memberi batasan pemakaian yang jelas atas peralatan dan program intelijen yang dibeli.

“Ini seperti membeli senjata, tapi tidak jelas mau digunakan untuk apa. Harus ada standar operating procedure soal siapa saja yang boleh menggunakan itu? Lalu siapa saja targetnya?” tegas Megi, Rabu (23/10/2013),

Ia berkisah, di negara Uni Emirat Arab, program FinFisher disalahgunakan oleh pemerintahnya sendiri. Alih-alih menjaga keamanan, justru FinFisher digunakan untuk memata-matai aktivis, jurnalis, dan blogger yang kritis terhadap pemerintah.

Menurutnya, perlu ada perwakilan dari DPR, pakar hukum siber, dan aktivis hak asasi manusia, yang melakukan audit terhadap teknologi intelijen di Indonesia. “Jika tak ada audit, potensi penyalahgunaannya besar. Di Malaysia, program ini digunakan untuk memantau Pemilu,” jelas Megi.

Sebelumnya, lembaga riset The Citizen Lab di Universitas Toronto, Kanada, menemukan keberadaan FinFisher di Indonesia pada Maret 2013. Program itu terdeteksi pada alamat protokol internet (IP Address) pelanggan Telkom, Biznet, dan Matrixnet Global.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X