Soal Frekuensi, BRTI Cermati Rencana Bisnis XL Pasca-akuisisi Axis

Kompas.com - 25/10/2013, 10:11 WIB
President Direktur PT XL Axiata Tbk, Hasnul Suhaimi (Kiri) bersama dengan Chairman of the Board of Saudi Telecom Company, Mr. Abdulaziz A. Alsugair (Tengah), serta - Group CFO of Saudi Telecom Company, Mr. K. Ravi Kumar (Kanan), dalam penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement  - CSPA) dengan Saudi Telecom Company (STC) dan Teleglobal Investment B.V. (Teleglobal), yang merupakan anak perusahaan STC, di Jakarta, 26 September 2013. Dok. XL AxiataPresident Direktur PT XL Axiata Tbk, Hasnul Suhaimi (Kiri) bersama dengan Chairman of the Board of Saudi Telecom Company, Mr. Abdulaziz A. Alsugair (Tengah), serta - Group CFO of Saudi Telecom Company, Mr. K. Ravi Kumar (Kanan), dalam penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement - CSPA) dengan Saudi Telecom Company (STC) dan Teleglobal Investment B.V. (Teleglobal), yang merupakan anak perusahaan STC, di Jakarta, 26 September 2013.
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tengah mencermati rencana bisnis operator telepon seluler XL untuk 10 tahun ke depan. Pencermatan itu terkait rekomendasi yang harus dikeluarkan BRTI bagi kepemilikan frekuensi XL dan Axis.

“Kami juga akan melihat model laporan operator di Amerika Serikat ke Federal Communications Commission (FCC) dalam kasus merger, terutama tata cara penilaian kelayakan merger untuk sektor telekomunikasi,” ujar anggota BRTI M Ridwan Effendi, di Jakarta, Kamis (24/10/2013). Dia pun mengatakan BRTI tak akan main-main dalam membuat kajian teknis dengan masa depan frekuensi XL dan Axis itu.

“Frekuensi adalah aset negara. Semua harus memahami frekuensi alat untuk berusaha bukan merupakan aktiva atau aset yang bisa dianggap sebagai bagian dari valuasi satu perseroan,” tegas Ridwan. Dia menjelaskan tata cara pengalokasian, pencabutan, dan mekanisme lain terkait frekuensi sudah diatur dalam PP 53 tahun 2000.

Dalam PP itu, ujar Ridwan, antara lain diatur soal pemegang alokasi frekuensi radio yang tak dapat mengalihkan kepemilikan alokasi itu kepada pihak lain. Izin status radio tidak dapat dialihkan, imbuh dia, kecuali ada persetujuan dari menteri. Sementara frekuensi yang tak lagi digunakan, berdasarkan aturan yang sama, harus dikembalikan kepada Kementerian Informasi dan Informatika.

Anggota Komite BRTI Nonot Harsono menambahkan cara melihat persoalan alokasi frekuensi yang pantas untuk XL dan Axis setelah konsolidasi adalah dengan menghitung keseimbangan daya saing dengan modal frekuensi yang dimiliki saat ini dan ke depan. "Karena itu sangat penting rencana bisnis yang baru dari XL dan Axis dijadikan pembanding," kata dia.

Setelah dibuat kalkulasi teknis komitmen ke depan antara XL dan Axis, lanjut Nonot, barulah dilaukan evaluasi efisiensi spektrum saat ini dan ke depan. "Dari situ bisa diprediksi pasca-merger peta persaingan di industri seluler akan seperti apa," kata dia.

Komposisi kepemilikan frekuensi XL saat ini adalah 15 MHz atau setara tiga blok (8,9, dan 10) di spektrum 2,1 GHz untuk layanan 3G. Sedangkan untuk 2G, XL juga mempunyai frekuensi di 1.800 MHz dan 900 MHz, masing-masing 7,5 MHz. Sementara Axis menempati dua blok 3G di 2,1 GHz, yakni blok 11 dan 12. Untuk di frekuensi 1.800 MHz, Axis memiliki pita lebar 15 MHz.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X