Kompas.com - 11/12/2013, 15:35 WIB
Penulis Aditya Panji
|
EditorReza Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring telah menerima laporan evaluasi jaringan terkait kekhawatiran adanya jaringan operator telekomunikasi Indonesia yang digunakan pemerintah Australia untuk menyadap pejabat Indonesia, termasuk Presiden SBY.

Ada delapan operator telekomunikasi yang dipanggil oleh Menkominfo, yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Telkom, Smart Telecom, Smartfren, Axis, dan Tri. Mereka telah memeriksa sistem keamanan jaringan dan software yang digunakan.

“Dari hasil evaluasi, semua menyatakan tidak ada penyusup gelap, ataupun botnet (program berbahaya) di jaringan mereka,” kata Tifatul dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Ia melanjutkan, keamanan jaringan untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia juga sudah sesuai standar dan aturan yang berlaku. “Klarifikasi telah mereka berikan, tapi nanti kita akan lakukan inspeksi,” tegas Tifatul.

Tifatul menjelaskan, penyadapan bisa saja dilakukan dengan mengambil jalan tengah antara ponsel dengan BTS, BTS dengan BTS, atau BTS dengan jaringan utama (backbone) yaitu satelit atau kabel laut. Cara macam ini bisa jadi tidak diketahui operator telekomunikasi.

"Ada juga penyadapan dengan memasang alat rekam di sebuah ruangan," terang Tifatul.

Di Indonesia, penyadapan dimungkinkan untuk tujuan hukum. Ada lima aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Aksi penyadapan tanpa izin bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Penyadapan juga dilarang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi, adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, di Pasal 47 UU ITE, hukuman maksimal atas kegiatan penyadapan adalah penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp 800 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.