Kompas.com - 19/01/2014, 11:57 WIB
Penanda pada jendela mempromosikan mesin ATM Bitcoin yang telah dipasang di Waves Coffee House di Vancouver, British Columbia, Kanada, 28 Oktober 2013. ReutersPenanda pada jendela mempromosikan mesin ATM Bitcoin yang telah dipasang di Waves Coffee House di Vancouver, British Columbia, Kanada, 28 Oktober 2013.
Penulis Oik Yusuf
|
EditorWicak Hidayat
Penanda pada jendela mempromosikan mesin ATM Bitcoin yang telah dipasang di Waves Coffee House di Vancouver, British Columbia, Kanada, 28 Oktober 2013.

KOMPAS.com - Nama Bitcoin sedang banyak diperbincangkan di seantero dunia. Penggunaan mata uang cryptocurrency ini telah menyebar luas, sementara kesahihannya sebagai alat pembayaran masih banyak dipertanyakan dan menuai kontroversi.

Tak terkecuali di Indonesia, di mana perkembangan Bitcoin terganjal dua persoalan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mata uang digital ini, dan belum adanya peraturan resmi yang meregulasi transaksi Bitcoin.

Dua hal tersebut menjadi topik hangat diskusi dalam pertemuan komunitas Bitcoin pertama di Indonesia yang dimotori oleh Indonesian Bitcoin Community (IBC) di Jakarta, Sabtu (18/1/2013).

Aditya Suseno dari IBC mengatakan bahwa belum adanya pengakuan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait dengan transaksi yang dilakukan.

"Legalitas transaksi bisa dipertanyakan ketika dilakukan dengan menggunakan Bitcoin. Misalnya saya menjual handphone ke Anda, sementara Anda membayar dengan Bitcoin, saya bisa saja mengklaim bahwa pembayaran belum dilakukan karena memang tidak menggunakan alat pembayaran yang diakui," jelas Aditya.

Adanya peraturan dan pengakuan yang jelas atas Bitcoin, lanjut Aditya, akan memperluas penggunaan mata uang ini dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bitcoin.

Dia menyebutkan bahwa di Indonesia penggunaan Bitcoin masih belum memasyarakat dan relatif terhambat dengan absennya regulasi yang mengatur mata uang virtual tersebut secara eksplisit. Padahal, Bitcoin disebutnya memiliki sejumlah kelebihan yang mempermudah transaksi digital dibanding mata uang konvensional, misalnya berupa kebebasan dari biaya transfer dan kecepatan transaksi.

Bersama dengan Artabit, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang layanan finansial menggunakan Bitcoin, Aditya pernah melayangkan surat terbuka ke Bank Indonesia, berisi uraian tentang manfaat Bitcoin yang tak terpengaruh manipulasi moneter oleh negara adidaya.

Bank Indonesia sendiri telah melakukan kajian atas pemakaian Bitcoin untuk bertransaksi, namun hingga saat ini masih belum ada laporan resmi tentang penggunaannya ke BI.

Terkait dengan persoalan transaksi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Ronald Waas Kamis (16/1/2014) lalu mengutip Undang-undang Nomer 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa semua transaksi di NKRI harus menggunakan mata uang rupiah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.