Ini Dia, Menkominfo Ideal Menurut Penyedia Data Center

Kompas.com - 14/08/2014, 10:55 WIB
Ilustrasi data center ShutterstockIlustrasi data center
Penulis Aditya Panji
|
EditorWicak Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki menteri komunikasi dan informatika ( menkominfo) baru setelah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangi Pemilu Presiden 2014. Banyak masukan dari berbagai pihak soal figur yang mereka percaya dapat menjalankan amanat industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) pada masa depan.

KompasTekno turut meminta pendapat dari para pebisnis dan pengamat industri TIK soal menkominfo baru.

Kami meminta pendapat tentang masalah TIK terbesar yang perlu segera diatasi dan kriteria menkominfo mendatang. Tak lupa, kami juga meminta pendapat mereka tentang figur yang layak menjabat sebagai menkominfo untuk melakukan tata kelola TIK, menciptakan ekosistem digital yang sehat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami bertanya kepada 10 narasumber yang terdiri dari para penyedia data center, pendiri perusahaan rintisan (startup) berbasis digital, akademisi, jurnalis, bloger, hingga aktivis di bidang TIK.

Ada narasumber yang berharap menkominfo baru fokus pada infrastruktur, regulasi, hingga mengembangkan industri TIK dalam negeri agar tak bergantung pada produk TIK asing. Menariknya, ada pula yang berpendapat agar kementerian ini tak lagi urus penyiaran, media massa, dan publikasi, sehingga kementerian fokus pada TIK serta aplikasinya. Berikut pendapat mereka.

Berikut adalah pendapat narasumber dari kalangan penyedia data center dan jaringan yang kami hubungi.

Adi Kusma
(Presiden Direktur Biznet Networks)

Masalah TIK yang perlu segera diatasi
Permasalahan utama dalam industri infrastruktur adalah masalah perizinan yang tidak terkoordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap operator memiliki komitmen pembangunan jaringan. Apabila tidak bangun juga, kita akan didenda oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak mengizinkan pembangunan jaringan karena masih banyak yang menyamakan jaringan fiber optik dengan menara BTS.

Selain itu, banyak pihak properti swasta yang tidak membolehkan pembangunan jaringan di situ karena alasan monopoli jaringan dari operator atau provider tertentu. Kalau memang seperti ini semua ekosistemnya, nama layanan broadband internet murah di seluruh Indonesia hanya bisa menjadi impian karena faktor-faktor di atas.

Kriteria yang harus dimiliki menkominfo
Yang pasti, beliau harus benar mengerti pemasalahan utama di industri telekomunikasi di Indonesia, mendukung net neutrality atau open internet sehingga seluruh stakeholder (pengguna internet, penyedia konten, penyelenggara jaringan dan data center) mendapatkan manfaatnya yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan ide-ide bisnis atau layanan baru karena infrastruktur sudah baik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X