Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Dia, Menkominfo Ideal Menurut Aktivis TI

Kompas.com - 14/08/2014, 14:17 WIB
Aditya Panji

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru setelah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan Pemilu Presiden 2014. Banyak masukkan dari berbagai pihak soal figur yang mereka percaya dapat menjalankan amanat industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di masa depan.

KompasTekno turut meminta pendapat dari para pebisnis dan pengamat industri TIK soal Menkominfo baru.

Kami meminta pendapat tentang masalah TIK terbesar yang perlu segera diatasi dan kriteria Menkominfo mendatang. Tak lupa, kami juga meminta pendapat mereka tentang figur yang layak menjabat sebagai Menkominfo untuk melakukan tata kelola TIK, menciptakan ekosistem digital yang sehat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami bertanya kepada 10 narasumber yang terdiri dari para penyedia data center, pendiri perusahaan rintisan (startup) berbasis digital, akademisi, jurnalis, blogger, hingga aktivis di bidang TIK.

Ada narasumber yang berharap Menkominfo baru fokus pada infrastruktur, regulasi, hingga mengembangkan industri TIK dalam negeri agar tak bergantung pada produk TIK asing. Menariknya, ada pula yang berpendapat agar kementerian ini tak lagi urus penyiaran, media massa, dan publikasi, sehingga kementerian fokus pada TIK serta aplikasinya. Berikut pendapat mereka:

Berikut adalah pendapat narasumber dari kalangan aktivis di dunia teknologi informasi yang kami hubungi:

Shita Laksmi
(Program Manager Southeast Asia Technology and Transparency Initiative Hivos)

Masalah terbesar TIK yang perlu segera diatasi
Ada tiga hal yang menjadi perhatian saya. Pertama adalah infrastruktur internet yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Riset APJII tahun 2013 mengatakan sekitar 71.19 juta orang atau 28 persen dari populasi penduduk yang terjangkau oleh akses internet. Bagaimana kita bisa "Menuju Masyarakat Informasi Indonesia" bila belum sampai 50 persen penduduk terjangkau internet?

Kedua adalah masalah tata kelola internet. Sudah ada inisiatif terkait Tata Kelola Internet ini (ID-IGF) dan bisa dilanjutkan dengan lebih sistematis. Tata Kelola Internet itu mencakup banyak hal, tetapi bisa dipilih beberapa isu dulu yang dianggap paling banyak berhubungan dengan  publik, seperti misalnya: kebijakan soal isi (content policy), yurisdiksi atau pengembangan ekonomi bagi banyak perusahaan baru.

Ketiga, Open Government Partnership. Indonesia menjadi ketua inisiatif global sampai sekitar akhir tahun ini. Tetapi, sepanjang yang saya tahu, Kemenkominfo tidak terlibat secara aktif. Padahal sudah banyak inisiatif bagus yang dilakukan oleh inisiatif ini (misalnya open data di Indonesia, beragam hackathon). Bagus kalau Kemenkominfo mau terlibat aktif setelah punya Menteri yang baru.

Kriteria yang harus dimiliki Menkominfo
Tentu saja adalah bersih, jujur dan professional (tidak berasal dari partai tertentu). Selain itu juga punya perencanaan besar tentang apa yang ingin dilakukan selama lima tahun, tidak hanya Kemenkominfo tetapi juga Indonesia. Karena itu, kandidat harus punya pengetahuan soal TIK.

Harus punya keinginan untuk melibas ego sektoral baik internal juga dengan kementrian lain. Punya kemampuan manajemen yang mumpuni, punya keinginan untuk melayani publik dan output based performance dengan menjaga kualitas dan punya gaya bekerja "get things done".

Siapa tokoh yang kira-kira bisa menjalankan amanat TIK di Indonesia?
Bisa jadi Onno W. Purbo yang selama ini diajukan oleh banyak masyarakat. Kriteria yang saya ajukan di atas mungkin terlalu kompleks bila harus ada dalam satu kandidat. Jadi selain menterinya, harus dibantu dengan tim yang kuat.

Donny BU
(Direktur Eksekutif ICT Watch)

Masalah terbesar TIK yang perlu segera diatasi
Masalah terbesar dalam TIK di Indonesia secara umum, tidak sekadar industri saja, yaitu tentang tata kelolanya (governance). Kita ketahui di sejumlah kebijakan pemerintah yang terkait dengan TIK di Indonesia, masih belum terintegrasi dengan baik, belum transparan proses penyusunannya dan masih perlu ditingkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com