Ini Dia, Menkominfo Ideal Menurut Aktivis TI

Kompas.com - 14/08/2014, 14:17 WIB
Ilustrasi. Ilustrasi.
Penulis Aditya Panji
|
EditorWicak Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru setelah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan Pemilu Presiden 2014. Banyak masukkan dari berbagai pihak soal figur yang mereka percaya dapat menjalankan amanat industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di masa depan.

KompasTekno turut meminta pendapat dari para pebisnis dan pengamat industri TIK soal Menkominfo baru.

Kami meminta pendapat tentang masalah TIK terbesar yang perlu segera diatasi dan kriteria Menkominfo mendatang. Tak lupa, kami juga meminta pendapat mereka tentang figur yang layak menjabat sebagai Menkominfo untuk melakukan tata kelola TIK, menciptakan ekosistem digital yang sehat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami bertanya kepada 10 narasumber yang terdiri dari para penyedia data center, pendiri perusahaan rintisan (startup) berbasis digital, akademisi, jurnalis, blogger, hingga aktivis di bidang TIK.

Ada narasumber yang berharap Menkominfo baru fokus pada infrastruktur, regulasi, hingga mengembangkan industri TIK dalam negeri agar tak bergantung pada produk TIK asing. Menariknya, ada pula yang berpendapat agar kementerian ini tak lagi urus penyiaran, media massa, dan publikasi, sehingga kementerian fokus pada TIK serta aplikasinya. Berikut pendapat mereka:

Berikut adalah pendapat narasumber dari kalangan aktivis di dunia teknologi informasi yang kami hubungi:

Shita Laksmi
(Program Manager Southeast Asia Technology and Transparency Initiative Hivos)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masalah terbesar TIK yang perlu segera diatasi
Ada tiga hal yang menjadi perhatian saya. Pertama adalah infrastruktur internet yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Riset APJII tahun 2013 mengatakan sekitar 71.19 juta orang atau 28 persen dari populasi penduduk yang terjangkau oleh akses internet. Bagaimana kita bisa "Menuju Masyarakat Informasi Indonesia" bila belum sampai 50 persen penduduk terjangkau internet?

Kedua adalah masalah tata kelola internet. Sudah ada inisiatif terkait Tata Kelola Internet ini (ID-IGF) dan bisa dilanjutkan dengan lebih sistematis. Tata Kelola Internet itu mencakup banyak hal, tetapi bisa dipilih beberapa isu dulu yang dianggap paling banyak berhubungan dengan  publik, seperti misalnya: kebijakan soal isi (content policy), yurisdiksi atau pengembangan ekonomi bagi banyak perusahaan baru.

Ketiga, Open Government Partnership. Indonesia menjadi ketua inisiatif global sampai sekitar akhir tahun ini. Tetapi, sepanjang yang saya tahu, Kemenkominfo tidak terlibat secara aktif. Padahal sudah banyak inisiatif bagus yang dilakukan oleh inisiatif ini (misalnya open data di Indonesia, beragam hackathon). Bagus kalau Kemenkominfo mau terlibat aktif setelah punya Menteri yang baru.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.