Kompas.com - 15/08/2014, 13:23 WIB
Orang yang menyembunyikan sesuatu lebih sedikit memakai kata 'saya'. BBCOrang yang menyembunyikan sesuatu lebih sedikit memakai kata 'saya'.
Penulis Aditya Panji
|
EditorReza Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) baru setelah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangi Pemilu Presiden 2014. Banyak masukan dari berbagai pihak soal figur yang mereka percaya dapat menjalankan amanat industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) pada masa depan.

KompasTekno turut meminta pendapat dari para pebisnis dan pengamat industri TIK soal menkominfo baru.

Kami meminta pendapat tentang masalah TIK terbesar yang perlu segera diatasi dan kriteria menkominfo mendatang. Tak lupa, kami juga meminta pendapat mereka tentang figur yang layak menjabat sebagai menkominfo untuk melakukan tata kelola TIK, menciptakan ekosistem digital yang sehat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami bertanya kepada dua narasumber jurnalis TI di Indonesia.

Berikut adalah pendapat narasumber dari kalangan jurnalis teknologi yang kami hubungi:

1. Wicaksono Surya Hidayat
(Editor Tekno Kompas.com)

Masalah terbesar TIK yang perlu segera diatasi?
Memang agak sulit untuk benar-benar menyebut satu titik masalah apa yang harus diselesaikan oleh menkominfo yang akan datang. Ini kalau kita berasumsi bahwa di pemerintahan yang akan datang masih ada jabatan menkominfo. Bisa saja jabatan itu diganti, kan?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masalahnya begini, selama ini banyak hal di ranah menkominfo yang terkabutkan oleh kepentingan dan kemauan politik sehingga posisi menteri tersebut seakan-akan melulu terkait dengan sensor dan blokir internet. Padahal, ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan.

Persoalan pertama, jelas, yakni adanya masalah bahwa belum meratanya akses internet dan infrastruktur telekomunikasi lain di Indonesia. Bahkan, di wilayah perkotaan, konsumen masih mengeluhkan soal koneksi data yang "blank spot" hingga tidak bisa melakukan panggilan telepon. Bagaimana dengan wilayah terpencil?

Padahal, kalau bicara pemerataan infrastruktur dan akses telekomunikasi, itu kewajiban pemerintah, dan sudah bukan lagi tanggung jawab industri, yang wajar jika memikirkan aspek bisnis terlebih dahulu. Di pundak pemerintahlah, yang memegang amanat dari dana Universal Service Obligation dan pendapatan negara bukan pajak lain, kewajiban itu berada untuk menjamin adanya pemerataan akses tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.