KompasTekno turut meminta pendapat dari para pebisnis dan pengamat industri TIK soal menkominfo baru.
Kami meminta pendapat tentang masalah TIK terbesar yang perlu segera diatasi dan kriteria menkominfo mendatang. Tak lupa, kami juga meminta pendapat mereka tentang figur yang layak menjabat sebagai menkominfo untuk melakukan tata kelola TIK, menciptakan ekosistem digital yang sehat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini, kami bertanya kepada dua narasumber jurnalis TI di Indonesia.
Berikut adalah pendapat narasumber dari kalangan jurnalis teknologi yang kami hubungi:
1. Wicaksono Surya Hidayat
(Editor Tekno Kompas.com)
Masalah terbesar TIK yang perlu segera diatasi?
Memang agak sulit untuk benar-benar menyebut satu titik masalah apa yang harus diselesaikan oleh menkominfo yang akan datang. Ini kalau kita berasumsi bahwa di pemerintahan yang akan datang masih ada jabatan menkominfo. Bisa saja jabatan itu diganti, kan?
Masalahnya begini, selama ini banyak hal di ranah menkominfo yang terkabutkan oleh kepentingan dan kemauan politik sehingga posisi menteri tersebut seakan-akan melulu terkait dengan sensor dan blokir internet. Padahal, ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan.
Persoalan pertama, jelas, yakni adanya masalah bahwa belum meratanya akses internet dan infrastruktur telekomunikasi lain di Indonesia. Bahkan, di wilayah perkotaan, konsumen masih mengeluhkan soal koneksi data yang "blank spot" hingga tidak bisa melakukan panggilan telepon. Bagaimana dengan wilayah terpencil?
Padahal, kalau bicara pemerataan infrastruktur dan akses telekomunikasi, itu kewajiban pemerintah, dan sudah bukan lagi tanggung jawab industri, yang wajar jika memikirkan aspek bisnis terlebih dahulu. Di pundak pemerintahlah, yang memegang amanat dari dana Universal Service Obligation dan pendapatan negara bukan pajak lain, kewajiban itu berada untuk menjamin adanya pemerataan akses tersebut.
Hal lain yang perlu diselesaikan oleh menkominfo mendatang adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya terbatas yang selama ini ada di ranahnya. Tentunya ini termasuk frekuensi radio, yang digunakan mulai dari operator seluler hingga siaran televisi.
Menkominfo berikutnya harus tegas mengembalikan fungsi frekuensi yang terbatas itu untuk digunakan demi kepentingan rakyat banyak. Semua pihak yang sudah memiliki hak penggunaan frekuensi harus diawasi dengan jeli, apakah benar sudah dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak? Jika tidak, harus ada penegakan hukum yang tegas. Artinya? Kalau memang harus dicabut, ya cabut saja frekuensinya!
Kemudian, soal konten, tugas kementerian ini adalah mendorong lahirnya konten yang bermutu. Jangan berpikir kerdil dan hanya bisa memblokir. Upaya untuk melahirkan konten yang bermutu harus dilakukan, bekerja sama dengan pelaku industri kreatif. Inovasi konten adalah senjata ampuh untuk meredam konten negatif karena, selain memberikan sajian yang layak, juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.
Pengembangan konten harusnya dapat porsi jauh lebih besar daripada blokir-memblokir, sensor-menyensor, yang terus terang tidak akan pernah efektif, kecuali sebagai "proyek mercu suar" dan pengalih perhatian publik saja.
Prinsipnya: sembuhkan penyakitnya, bukan gejalanya!
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
