KompasTekno turut meminta pendapat dari para pebisnis dan pengamat industri TIK soal Menkominfo baru.
Kami meminta pendapat tentang masalah TIK terbesar yang perlu segera diatasi dan kriteria Menkominfo mendatang. Tak lupa, kami juga meminta pendapat mereka tentang figur yang layak menjabat sebagai Menkominfo untuk melakukan tata kelola TIK, menciptakan ekosistem digital yang sehat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini, kami bertanya kepada 10 narasumber yang terdiri dari para penyedia data center, pendiri perusahaan rintisan (startup) berbasis digital, akademisi, jurnalis, blogger, hingga aktivis di bidang TIK.
Ada narasumber yang berharap Menkominfo baru fokus pada infrastruktur, regulasi, hingga mengembangkan industri TIK dalam negeri agar tak bergantung pada produk TIK asing. Menariknya, ada pula yang berpendapat agar kementerian ini tak lagi urus penyiaran, media massa, dan publikasi, sehingga kementerian fokus pada TIK serta aplikasinya. Berikut pendapat mereka:
Berikut adalah pendapat narasumber dari kalangan perusahaan rintisan digital dan investornya yang kami hubungi:
William Tanuwijaya
(CEO Tokopedia.com)
Masalah TIK terbesar yang perlu segera diatasi
Pertama soal infrastruktur. Contoh pemerintah Korea saat menyongsong Piala Dunia 2002 yang diadakan di Jepang & Korea Selatan (Korsel), mereka fokus untuk membangun infrastruktur internet. Dan, hasilnya bukan hanya untuk keberhasilan Piala Dunia 2002 saja, Korsel tumbuh menjadi negara dengan infrastruktur internet yang terbaik di dunia, dan industri internet nya menjadi tuan rumah di negara sendiri.
Bahkan untuk industri game online mereka menjadi salah satu produser game online dengan kualitas terbaik di dunia, baik untuk desktop maupun mobile. Akhir-akhir ini Line yang merupakan produk Naver Jepang (yang mana Naver adalah perusahaan internet asal Korsel), dan KakaoTalk bahkan bersaing secara global dan menjadi salah satu chat platform dan sosial media berbasis mobile yang paling kompetitif.
Kedua soal pengembangan SDM. Masalah terbesar Indonesia dalam menghasilkan tech startup yang mampu berkompetisi itu sebenarnya bukan sekadar di masalah akses ke pendanaan. Namun di masalah talenta. Minimnya success story, membuat terbatasnya akses ke business leader, dan SDM yang mampu membawa sebuah perusahaan tech startup berhasil. Padahal modal sebuah tech startup yang paling utama ada di manusianya.
Kementerian harus memikirkan bagaimana cara mendorong proses transfer know how dan peningkatan kualitas talent pool di Indonesia, sehingga beberapa tahun ke depan talenta terbaik Indonesia tidak lagi berpikir atau bermimpi untuk bekerja di Silicon Valley tapi bermimpi untuk membangun "Silicon Valley" di Indonesia.
Kriteria apa yang harus dimiliki Menkominfo
Visi besar! Seorang visioner.
Ambil contoh Tiongkok, di mana mereka menyadari kelemahan SDM-nya di awal, dan melakukan insentif yang mendorong investasi masuk ke Tiongkok, sehingga tech startup disana dapat menggunakan pendanaan yang masuk untuk membangun talenta terbaik dan transfer know how dari negara yang sudah lebih maju sisi kualitas SDM-nya.
Atau Korsel, yang fokus membangun infrastruktur terlebih dahulu. Dua contoh ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang mampu melihat jauh ke depan.
Siapa tokoh yang kira-kira bisa menjalankan amanat TIK di Indonesia?
Untuk ini sayangnya saya tidak ada stok nama.
Namun, saya pikir dari pada praktisi yang berkecimpung di masalah teknis, saya lebih suka seorang dengan latar belakang bisnis yang visioner. Mampu mendorong investasi strategis untuk masuk ke Indonesia guna mengembangkan kualitas SDM, dan juga fokus dalam mendorong pembangunan infrastruktur.
Tidak melulu fokus dalam masalah regulasi, karena era internet seperti ini, regulasi akan selalu datang dari pasar. Jika produk yang dibangun tidak menarik atau membawa manfaat, orang toh tidak akan memakai. Bahkan produk yang sudah ramai dipakai jika menurun kualitasnya atau ada produk lain yang lebih bagus, juga akan ditinggalkan. Jadi, regulasi terbaik adalah diregulasi oleh penggunanya. Maka, fokuslah pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusianya, wahai Menkominfo baru!
Andi S. Boediman
(Direktur Ideosource)
Masalah TIK yang perlu segera diatasi
Tantangan di dunia startup adalah pendanaan dan hak kekayaan intelektual. Pemodalan startup awalnya berasal dari modal sendiri yang biasanya terbatas. Pilihan lain adalah menggunakan pinjaman yang biasanya sulit karena tidak memiliki aset sebagai jaminan. Alternatif lain adalah mengharapkan hibah dari kompetisi dan lomba yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah atau program CSR dari institusi besar. Model yang berhasil di negara maju adalah menggunakan modal ventura.
Di dalam bisnis modal ventura yang mendapatkan keuntungan dari jual beli ekuitas dari perusahaan, di Indonesia tidak dikenal adanya ekuitas yang dinilai dari properti intelektual, jadi perhitungan selalu didasarkan kepada modal disetor dalam bentuk dana. Hal ini menyulitkan dari sisi valuasi atas perusahaan di bidang teknologi informasi yang berbasis kepada aset properti intelektual.
Bagi para entrepreneur yang membangun ekuitas perusahaan dan menghasilkan valuasi yang tinggi atas perusahaan akan sulit dijustifikasi ketika adanya investor baru yang masuk karena semua usaha yang sudah dilakukan sebelumnya tidak bisa dinilai jika tidak adanya setoran modal. Jika terjadi jual beli ekuitas, maka pajak akan diterapkan atas perbedaan harga jual ekuitas dan modal disetor karena pengembangan aset perusahaan berbasis properti intelektual tidak bisa dinilai. Implikasinya adalah pajak menjadi besar karena pengembangan aset intelektual tidak bisa dinilai.
Selain itu, dengan adanya daftar negatif investasi yang diaplikasikan sangat umum, kondisi startup digital yang berbasis ritel masuk di dalam daftar negatif investasi. Ini mengakibatkan sulitnya startup digital mendapatkan investasi modal ventura.
Kriteria yang harus dimiliki Menkominfo
Kriteria kompetensi dan rekam jejak sudah jelas menjadi basis utama. Selain itu fokus utamanya adalah keberpihakan kepada kepentingan publik. Kemenkominfo menaungi komunikasi dan informasi, dari kepentingan publik, ini menyangkut kemudahan akses telekomunikasi, media dan informasi. Jadi mereka yang punya kemampuan dan rekam jejak di bidang telekomunikasi, media dan informasi bisa menjadi calon yang potensial.
Kebijakan dan investasi yang ada saat ini lebih berpihak kepada kepentingan pemilik bisnis dan kurang memihak kepentingan publik, misalnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi masih sangat tertinggal karena masih mengejar profit sebesar-besarnya.
Oleh karena itu, mereka yang punya latar belakang dari perspektif konsumen dan teknokrat menjadi lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan saat ini daripada mereka yang punya latar belakang birokrat dan industrialis. Diperlukan adanya pembangunan infrastruktur dan akses informasi dan media sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.
Siapa tokoh yang kira-kira bisa menjalankan amanat TIK di Indonesia?
Di bidang teknologi informasi, sosok seperti Onno W. Purbo bagi saya cukup memenuhi syarat ini. Dari pelaku media, sayangnya saya kurang mengenal pemimpin media yang tepat kriterianya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
