Soal Internet Mati Total, APJII Surati MA

Kompas.com - 27/09/2014, 11:06 WIB
Logo APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) istLogo APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
|
EditorWicak Hidayat

KOMPAS.com - Menyusul tuntutan perlindungan usaha dan pertanyaan tentang status hukum bisnis layanan ISP, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah resmi meminta fatwa Mahkamah Agung (MA).

Surat tersebut dilayangkan oleh APJII pada Kamis (25/9/2014) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selaku lembaga yang secara yuridis berkompeten dan lembaga yang memberikan izin ISP (internet service provider/penyedia jasa internet).

Berdasar pada pernyataan tertulis yang diterima oleh KompasTekno, surat dengan nomor 142/APJII-MA/IX/2014 tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum APJII, Samuel A. Pangerapan .

Menurut Samuel, tujuan dilayangkannya surat tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para ISP yang tergabung dalam APJII, apakah usaha yang dijalankan oleh mereka itu legal atau tidak.

Latar belakang dilayangkannya surat permintaan fatwa MA itu terkait dengan vonis MA yang menolak kasasi mantan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto. Kesalahan yang dituduhkan adalah karena IM2 melakukan kerjasama penggunaan jaringan Indosat oleh IM2.

Padahal selama ini, model bisnis yang dilakukan oleh ISP telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 tahun 1999, terutama pasal 9, yaitu dengan cara kerjasama antara perusahaan Penyedia Jasa Layanan Internet yang memakai jaringan dari perusahaan Penyelengga Jaringan.

Dalam persepsi anggota APJII, keputusan itu baik secara langsung maupun tidak langsung mengancam industri telekomunikasi, karena skema bisnis yang dilakukan oleh Indosat dan IM2 juga dilakukan oleh sebagian besar anggota APJII.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengamat telekomunikasi, Onno W. Purbo saat dijumpai di kantor pusat Indosat, Selasa (23/9/2014), juga mengatakan bahwa tidak ada keharusan sebuah ISP untuk memiliki izin frekuensi 3G. Sebuah ISP dapat menyewa bandwidth secara sah ke operator 3G tanpa perlu izin operasi frekuensi 3G.

Jika menurut MA vonis yang diberikan terhadap kasus IM2 juga berlaku untuk semua ISP, karena memiliki model bisnis yang sama, maka penyedia jasa internet bersiap untuk menghentikan layanannya karena tidak mau melanggar hukum. Hal itu bisa berujung pada blackout koneksi internet di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X