Kompas.com - 27/10/2014, 13:39 WIB
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berharap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bisa mempercepat implementasi Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) atau Indonesia Broadband Plan 2014-2019.

"Menkominfo baru diharapkan bisa mempercepat penerapan Rencana Pitalebar Indonesia," kata Ketua Umum Mastel Setyanto P. Santosa yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (26/10/2014).

RPI merupakan bagian dari rancangan pembangunan telekomunikasi informatika nasional yang sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Rancangan ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 September lalu.

Akses pitalebar atau broadband adalah akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung (always on) dan memiliki kemampuan mengirim suara, gambar, dan data dalam satu waktu. Kecepatan minimal untuk akses internet itu adalah 2 Mbps untuk akses tetap (fixed access) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile access).

Seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, sasaran pembangunan pitalebar Indonesia sampai dengan akhir 2019 adalah prasarana akses tetap pitalebar mencapai tingkat penerasi sebesar 30 persen dari total populasi di perkotaan, 71 persen dari total rumah tangga dengan percepatan 20 Mbps, 10 persen dari total gedung dengan kecepatan 1 Gbps.

Selain itu, sasaran akses bergerak pitalebar dengan kecepatan 1 Mbps menjangkau seluruh populasi di perkotaan.

Sementara di tingkat perdesaan, prasarana akses tetap pitalebar mencapai tingkat penetrasi sebesar 6 persen dari total populasi dan 49 persen dari total rumah tangga dengan kecepatan 0 Mbps.

Adapun dari sisi harga layanan, dengan adanya RPI diharapkan maksimal menjadi 5 persen dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan.

Lebih lanjut, selain punya harapan besar atas penerapan RPI, Setyanto mengatakan Rudiantara juga harus melakukan perbaikan terutama mengenai birokrasi.

"Kita tahu kualitas birokrasinya kan tidak memadai, itu tugas utama Rudiantara untuk memajukan teknologi informasi komunikasi (TIK)," ujarnya.

Rudiantara ditunjuk menjadi Menkominfo dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Minggu (26/10) petang.

"Beliau profesional yang telah memajukan sektor teknologi informasi publik di Indonesia," kata Jokowi saat mengumumkan jajaran menteri kabinetnya.

Ia menggantikan Menkominfo Tifatul Sembiring yang menjabat pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.