Mungkinkah "Pasal Karet" UU ITE Dihapus?

Kompas.com - 03/02/2015, 16:53 WIB
Meutya Hafid, anggota Komisi I DPR, saat memberikan keterangan mengenai revisi UU ITE di Jakarta, Selasa (3/2/2015) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan InformatikaMeutya Hafid, anggota Komisi I DPR, saat memberikan keterangan mengenai revisi UU ITE di Jakarta, Selasa (3/2/2015)
Penulis Deliusno
|
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bakal merevisi Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Musababnya, salah satu butir dalam undang-undang tersebut dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya di dunia maya. Butir yang dimaksud adalah pasal 27.

Para penggiat internet Indonesia sendiri berharap agar pasal yang penuh kontroversi tersebut dihapuskan saja. Alasannya, sudah banyak masalah muncul akibat pasal 27 pada UU tersebut.

"Revisi yang pernah dibaca dulu adalah soal pengurangan hukuman, misalnya waktu hukuman dikurangi atau dendanya dikurangi. Bukan soal pencabutan. Korban-korban menuntut UU ini dicabut, bukan dikurangi," kata Damar Juniarto, Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network.

Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mengikuti keinginan penggiat internet tersebut? Meutya Hafid, anggota Komisi I DPR, menyatakan setuju untuk merevisi pasal itu.

Ia memiliki pendapat pribadi yang mendukung para penggiat internet, yakni penghapusan "pasal karet" tersebut. Pasalnya, UU ITE seharusnya tidak membahas kejahatan konvensional, melainkan hanya mencakup kejahatan di dunia elektronik saja.

Akan tetapi, Meutya mengakui, hingga saat ini Komisi I DPR masih belum memutuskan apa-apa perihal revisi pasal tersebut. Tiap anggota dikatakan masih memiliki pendapat yang berbeda-beda.

"Suaranya (di Komisi I) masih banyak. Ada yang juga ingin (pasalnya) dihapuskan dan disamakan dengan KUHP, ada yang ingin dihapus sama sekali. Hingga saat ini masih belum bisa dipetakan," ujar Meutya kepada KompasTekno di sela-sela acara Dialog Kemerdekaan Berkespresi di Media Sosial Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Senada dengan Meutya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara, juga mendukung adanya revisi pasal tersebut. Namun, Rudiantara memiliki pendapat yang sedikit berbeda: pasal 27 tidak harus dihapuskan.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan pasal tersebut, hanya saja penerapannya yang salah selama ini.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X