Ini Cara Pemerintah "Awasi" Transaksi Dagang Online

Kompas.com - 25/02/2015, 11:12 WIB
Nufransa Wira Sakti, Deputi Direktur Kemenkeu, saat ditemui usai mengisi acara Fatimah Kartini BohangNufransa Wira Sakti, Deputi Direktur Kemenkeu, saat ditemui usai mengisi acara "Social Media Week" 2015, di Pacific Place, Jakarta, Selasa (24/2/2015)
|
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com — Mekanisme pemberlakukan pajak bagi e-commerce masih terus digodok oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pasalnya, bukan hal yang mudah untuk mendata izin usaha dan penghasilan yang berbasis dunia maya. Hal ini diakui Deputi Direktur Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.

"Kami pernah tarik sampling 2.000 pemain e-commerce, yang punya NPWP (nomor pokok wajib pajak) enggak sampai 50 persen," kata dia seusai menjadi pembicara pada perhelatan Social Media Week 2015, di Pacific Place, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Disinyalir, hampir semua yang tak punya NPWP tersebut adalah pelaku e-commerce kategori online retail yang levelnya individu. Bagaimana tidak, untuk berjualan, individu hanya perlu membuka akun di platform tertentu tanpa persyaratan menyertakan NPWP sehingga urusan pajaknya rentan luput dari pengawasan pemerintah.

Adapula platform yang sering digunakan pelaku online retail adalah jejaring sosial Facebook, forum online Kaskus, atau marketplace sejenis Tokopedia.

"Kalau pemain besar yang masuk kategori marketplace kan biasanya beriklan di televisi atau di media lain. Itu mengharuskan penarikan pajak. Maka, sudah pasti punya NPWP," kata pria yang juga aktif menulis di Kompasiana ini.

Cara pemerintah "awasi" pelaku online retail

Walau mekanismenya sulit, pemerintah terus mengupayakan pemberlakuan pajak yang adil dan merata untuk semua pelaku e-commerce. Salah satunya adalah bekerja sama dengan penyedia layanan ekspedisi.

"Kita bisa lihat dari transaksi barangnya. Misalnya jual baju, pasti kan dikirim barangnya. Dari situ, kita awasi. Kita kerja sama dengan pihak swasta, pos, dan Kemenkominfo juga," Nufransa menjelaskan.

Pengawasan transaksi barang dan jasa tersebut, kata Nufransa, sudah mulai dilakukan sejak tahun lalu. Namun, Nufransa berdalih saat ditanya ihwal mekanisme spesifiknya. "Itu urusan di dalam kementerian," begitu katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X