Menyoal Kebijakan Pajak untuk Startup

Kompas.com - 02/03/2015, 10:21 WIB

Halaman-halaman buku It's My Startup didominasi oleh warna hijau dan biru. Hal ini agak membuat kenyamanan membaca berkurang.

Oik Yusuf/Kompas.comHalaman-halaman buku It's My Startup didominasi oleh warna hijau dan biru. Hal ini agak membuat kenyamanan membaca berkurang.

Penulis Fatimah Kartini Bohang

EditorWicak Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akhir Januari 2015 lalu. Dengan harapan, badan ini dapat memelihara dan memajukan ekosistem industri kreatif lokal. Salah satunya startup digital atau perusahaan rintisan berbasis digital.

Startup biasanya berbentuk aplikasi atau situs yang mampu menjawab persoalan tertentu. Misalnya Go-Jek, startup yang memudahkan pememesan ojek atau pengiriman barang dalam kota. Adapula Traveloka, startup yang memudahkan para penggiat perjalanan dalam mencari dan memesan tiket murah lewat internet.

Banyaknya talenta lokal yang mendirikan startup dipandang potensial oleh Kepala Bekraf, Triawan Munaf. Pasalnya, startup dianggap mampu meningkatkan daya saing global. Namun Triawan mengakui pengembangan startup belum maksimal.

"Masih kurang proteksi untuk para pengembang lokal. Investor lokal juga kurang bemain," begitu kata ayah penyanyi Sherina ini beberapa saat yang lalu.

Untuk itu, Triawan bakal mendukung para pengembang aplikasi dan investor lokal yang serius ingin memajukan industri dalam negeri. "Kita rencanakan pemberian insentif bagi para pengembang, juga subsidi bagi pemodal lokal," kata dia. Rencana tersebut juga dimaksudkan agar potensi lokal tak melulu dibeli asing.

E-commerce Dipajaki, Bagaimana dengan Startup?

Belum jelas mekanisme pemberian insentif bagi pengembang startup, pertengahan Februari lalu pemerintah menyatakan akan segera menerapkan pajak bagi industri e-commerce atau dagang elektronik.

Urusan perpajakan ini akan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Keuangan (kemenkeu).

Perumusan ihwal mekanisme pajak e-commerce ini masih terus didiskusikan. Dirjen Aplikasi dan Teknologi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo Bambang Heru Tjahjono mengakui pemerintah harus berhati-hati, utamanya dalam mengkaji perpajakan untuk startup yang berbentuk e-commerce.

Musababnya, startup merupakan suatu usaha yang baru tumbuh dan kebanyakan pelakunya adalah anak muda kreatif yang butuh didorong. "Kita harus hati-hati. Baik memberikan insentif maupun memberikan pajak," kata Bambang usai Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 bersama Sekjen dan Dirjen Kemenkominfo, dua pekan lalu.

Halaman Selanjutnya

Menurut Bambang, perpajakan untuk startup…

Halaman:

Show All

Lihat Tekno Selengkapnya

Video Pilihan

Tag:

Feature
startup lokal
startup indonesia

Rekomendasi untuk anda

Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

E-BUSINESS