Perkembangan Terakhir Penerapan Pajak E-Commerce

Kompas.com - 07/03/2015, 11:12 WIB
Ilustrasi e-commerce usabilitygeek.comIlustrasi e-commerce
|
EditorReza Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penerapan pajak e-commerce di Indonesia masih dalam tahap pembahasan oleh masing-masing kementerian terkait. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menargetkan aturan terkait pajak tersebut sudah terwujud dalam tiga bulan ke depan.

Pembahasan mengenai e-commerce secara keseluruhan, menurut Menkominfo baru saja dilakukan Jumat (6/3/2015) di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra).

"Sudah dibahas bersama-sama oleh pemerintah. Tadi banyak kok menterinya, Menteri Koordinatornya saja dua, Menko Perekonomian sama Menko Polhukam, kita bahas soal e-commerce. Ada juga dari Kementerian Perdagangan, dan Bappenas, ada banyak lagi lainnya karena memang e-commerce ini harus di-address dari multisektor," ujarnya kepada KompasTekno di kantor Kemenkominfo, Jumat (6/3/2015).

"Kita cek tadi kalau mau maju, masing-masing kementerian harus melakukan apa. Dan disepakati pemerintah akan membuat road map-nya dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Paling lama enam bulan harus jadi," tegasnya.

Sebelumnya, wacana soal pajak e-commerce ini mengemuka pada pertengahan Februari lalu. Pemerintah berencana melibatkan tiga kementetian terkait pajak ini, yaitu Kemenkominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ihwal mekanisme pajak tersebut, diakui Dirjen Aplikasi dan Teknologi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo Bambang Heru Tjahjono membutuhkan kehati-hatian. Terutama saat mengkaji perpajakan e-commerce pada perusahaan rintisan digital (startup).

Alasannya karena kategori startup merupakan usaha yang baru tumbuh, dan lebih membutuhkan dorongan. "Kita harus hati-hati. Baik memberikan insentif maupun memberikan pajak," kata Bambang usai Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 bersama Sekjen dan Dirjen Kemenkominfo, awal tahun ini.

"Ada tahapannya nanti. Pokoknya kita lihat dulu mekanismenya harus jelas. Kemudian masalah birokrasi perizinan, itu juga masih harus dibenahi," pungkasnya.

Pandangan berbeda muncul dari sisi Kemenkeu. Menurut Direktor Deputi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, pada dasarnya semua usaha yang memiliki penghasilan harus kena pajak tanpa mengecualikan startup.

"Pada dasarnya pajak itu dari penghasilan. Kalau ada penghasilan dari satu bidang usaha, maka pajak itu dibebankan. Untuk startup, sepanjang masuk skema yang berlaku, ya termasuk ," kata Nufransa di Social Media Week 2015, Selasa (24/2/2015).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X