Nasib Situs Islam yang Diblokir Diserahkan ke Tim Panel

Kompas.com - 08/04/2015, 06:52 WIB
(kiri-kanan) Kepala Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu bersama juru bicara forum PSIBN Tjipta Lesmana Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.com(kiri-kanan) Kepala Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu bersama juru bicara forum PSIBN Tjipta Lesmana
|
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com - Situs berita bernuansa Islam yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemenkominfo) masih punya kesempatan bebas. Kemenkominfo menyerahkan proses pembebasan ini pada tim panel Terorisme, SARA dan Kekerasan dari forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN).

Dari total 19 situs yang dituding menyebarkan paham radikalisme dan diblokir, hanya 10 saja yang hadir dalam pertemuan normalisasi tersebut. Mereka adalah:

1. Arrahmah.com
2. hidayatullah.com
3. salam-online.com
4. aqlislamiccenter.com
5. kiblat.net
6. gemaislam.com
7. panjimas.com
8. muslimdaily.net
9. voa-islam.com
10. dakwatuna.com

"Setelah dilakukan diskusi dengan para pengurus situs tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan mengusulkan proses normalisasi kepada panel Terorisme, SARA, dan kekerasan," demikian tertulis dalam berita acara Pertemuan Ditjen Aptika dengan 10 Pengelola Situs Media yang dikirimkan Kepala Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu, Selasa (7/4/2015).

Selanjutnya. panel akan melakukan pertemuannya pada hari Kamis 9 April 2015 pukul 10.00 WIB. Proses melakukan normalisasi rencananya akan dilakukan segera setelah pertemuan panel dan sesuai hasil rekomendasi.

PR untuk Tim Panel

Rapat perdana forum PSIBN Senin (6/4/2015) kemarin baru sekadar pembukaan saja. Forum pun memiliki PR untuk melanjutkan rapat dan masing-masing panel membahas kriteria pemblokiran konten negatif di internet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Ismail, ada lima simpulan yang dicapai dalam rapat perdana tersebut, yaitu:

1. Semua kebijakan yang akan di ambil oleh tim panel dilaksanakan dengan Pendekatan Hukum.
2. Akan dibuat kriteria yang jelas tentang substansi atau konten negatif secara detail setiap Panel.
3. Definisi emergensi akan dibahas dan dipertegas dalam panel
4. Peraturan menteri 19 tentang penanganan konten internet masih ditegakkan meski perbaikan terus tata kelola-nya
5. Penambahan anggota panel yang dibutuhkan, misalnya dari kepolisian, Kementerian Agama dan instansi lain yang terkait.

Ke depannya, juru bicara forum PSIBN Tjipa Lesmana menambahkan, situs-situs lain yang dinilai melanggar mesti diajak berdialog terlebih dahulu.

"Nanti mestinya ada dialog, semacam pemanggilan. Barangkali pemilik belum mengerti peraturan undang-undang. Kita memberikan semacam penjelasan-penjelasan," pungkas Tjipta yang merupakan anggota dari tim panel Terorisme, SARA dan Kekerasan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.