Kompas.com - 12/05/2015, 16:01 WIB
Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA) Daniel Tumiwa. Deliusno/Kompas.comKetua Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA) Daniel Tumiwa.
Penulis Deliusno
|
EditorReza Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, melalui tiga kementerian bersama pemangku kepentingan sedang menggodok roadmap atau peta arah pengembangan e-commerce di Indonesia. Salah satu hal yang banyak dibicarakan dalam pembahasan tersebut adalah penerapan pajak untuk industri e-commerce.

Beberapa waktu sebelumnya, pihak pemerintah sudah memberikan bocoran bahwa peraturan pajak ini tidak mengincar startup atau perusahaan rintisan digital yang berbisnis di bidang e-commerce. Pasalnya, startup merupakan suatu usaha yang baru tumbuh, berbeda dengan perusahaan lain yang sudah besar.

Namun, sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di Indonesia akan tiba waktu bagi startup tersebut untuk menyumbangkan uang berupa pajak bagi negara. Nah, kapan waktu yang tepat bagi perusahaan rintisan untuk mulai dikenai pajak?

Menurut Daniel Tumiwa, Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA), dalam pembuatan roadmap tersebut, asosiasi e-commerce Indonesia menyarankan bagi pemerintah untuk membebaskan pajak atau insentif bagi startup di tiga tahun pertamanya setelah berbadan hukum. Pemerintah harus memberikan ruang bagi startup tersebut untuk berkembang agar akhirnya mampu membayar pajak nantinya.

"Startup jika sudah tiga tahun tidak make it, ya harus ganti bisnis model. Ada yang salah kalau belum menghasilkan selama masa itu," kata Daniel di sela-sela ajang Media Gathering idEA, di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Masih menurut Daniel, sebenarnya idEA menyarankan waktu penerapan pajak yang lebih lama dari saran tersebut. Pasalnya, di negara dengan industri startup yang sudah sangat berkembang saja, seperti Tiongkok dan Singapura, pihak pemerintah di masing-masing negara membebaskan pajak selama lima tahun. "Kita sebenarnya minta lebih panjang," ujarnya.

Akan tetapi, waktu tiga tahun sudah dianggap cocok untuk ruang tumbuh perusahaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, idEA, selaku pemegang kepentingan dalam pembuatan roadmap e-commerce di Indonesia, juga menyarankan pada pemerintah untuk lebih berfokus dalam membantu UKM yang dilakukan oleh anak muda dalam menjalankan bisnis e-commerce.

Ia juga menyarankan agar tidak ada diskriminasi antara pajak offline dan online. Artinya, faktur pajak yang dikeluarkan harus sama.  

Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi agar penjual mandiri dapat mengeluarkan faktur pajak. Saran lainnya dari idEA, juga menyarankan agar jual-beli online dilakukan dalam mata uang rupiah. Selama ini, masih ada transaksi online yang terjadi dalam mata uang asing.

Ada juga saran mengenai NPWP pengguna sebagai perlindungan konsumen. Basis data NPWP tersebut bisa saja diakses oleh penyelenggara transaksi online untuk kebutuhan verifikasi penjual.

Sebelumnya, tersebar kabar yang menyatakan, niatan pemerintah untuk menerapkan pajak bagi industri e-commerce. Wacana pengenaan pajak tersebut saat ini masih dalam proses koordinasi dan belum ada kejelasan mengenai mekanismenya. Ada tiga kementerian yang nantinya terkait dengan pajak e-commerce tersebut.

Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Perdagangan.

Aturan soal pajak e-commerce tersebut dikabarkan dapat keluar dalam waktu dekat ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.