Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Asosiasi: RPP E-commerce Tidak Sesuai Hasil Diskusi

Kompas.com - 01/07/2015, 16:14 WIB
|
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak 2013, wacana tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur transaksi jual beli online (e-commerce) mulai bergulir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melibatkan asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) dalam merumuskan RPP tersebut.

"Kami ada forum-forum resmi dan non-formal untuk membicarakan ini. Makan pagi, siang, malam semua kami lakukan," kata Ketua Umum idEA, Daniel Tumiwa, dalam jumpa pers, Rabu (1/7/2015), di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan. Melalui pertemuan-pertemuan sepanjang 2014 hingga 2015 itu, Daniel menilai Kemendag cukup kooperatif.

Namun, pada Rabu (17/6/2015) lalu, Kemendag serta-merta mengadakan uji publik terhadap draf RPP e-commerce yang isinya dianggap tak sesuai dengan diskusi selama ini.

"Draf ini nggak pernah ada dalam perbincangan yang selama ini kami lakukan. Baru pertama kali kami lihat pasal-pasal di dalamnya," ucapnya.

Selanjutnya, pada Minggu (21/6/2015), Kemendag mengirimkan matriks draf kepada para peserta uji publik. Matriks itu belum berisi dokumen draf lengkap yang telah dirumuskan. 

Mereka diberi kesempatan tujuh hari untuk menanggapi matriks draf RPP yang sifatnya masih tertutup itu. Padahal, ada sekitar 70 pasal yang tertera dan harus dikaji secara mendalam. 

"Pada tanggal 29 Juni, kami sudah berikan masukan seadanya. Tapi, kami minta diberi kesempatan hingga 30 hari lagi untuk mengkaji lebih lanjut matriks RPP itu. Sampai sekarang Kemendag belum menanggapi permohonan kami," kata anggota divisi kebijakan publik idEA, Sari Kacaribu.

Penjual bisa balik ke Facebook dan Instagram

Dari pengkajian yang sempat dilakukan, ada beberapa poin matriks draf RPP e-commerce yang dianggap bisa mematikan industri lokal. Salah satunya terkait tahapan verifikasi dalam transaksi jual-beli online.

RPP mewajibkan penjual terverifikasi melalui pencantuman identitas subjek hukum. Yakni, KTP, Izin Usaha, dan Nomor SK Pengesahan Badan Hukum. Tahap verifikasi ini biasa disebut dengan KYC (Know Your Customer).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke