Perkuat Bisnis Online, Pemerintah Diminta Perhatikan 5 Hal

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan penelitian dari Deloitte menunjukkan, pertumbuhan ekonomi nasional bisa naik dua persen jika UKM memaksimalkan akses maya. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka, Google ingin turut andil memperkuat sektor tersebut.

Untuk itu beberapa program penunjang telah diluncurkan. Salah satunya bertajuk "Google Bisnisku".

"Ini semacam situs mini untuk membantu pelaku UKM mempromosikan bisnisnya lewat mesin pencari secara gratis," kata Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana, Kamis (20/8/2015) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Namun, program-program Google tak serta-merta bisa mendompleng tren UKM online. Peran pemerintah sebagai regulator sangat dibutuhkan. Berdasarkan survey dan wawancara mendalam dengan pelaku UKM, Deloitte merumuskan lima rekomendasi untuk pemerintah.

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan akses internet

Penggagas penelitian dan Partner Deloitte John O'Mahony mengatakan, akses internet di Indonesia masih dinikmati oleh segelintir orang. Kecepatannya pun belum maksimal untuk pengoperasian bisnis online lanjutan (e-commerce).

Hal ini diamini Jason. Menurutnya, masyarakat akan jauh lebih mudah mengadopsi mekanisme bisnis online jika pertama-tama akses internet diperkuat. "Masa depan bisnis berjalan di ranah online. Peningkatan kualitas broadband akan sangat membantu," katanya.

2. Membantu UKM offline untuk beralih ke online

Selama ini instansi-instansi pemerintahan telah menelurkan beberapa program yang mendukung bisnis online. Namun, berdasarkan hasil survei dan wawancara, masih banyak pihak yang merasa ada aturan-aturan yang tumpang tindih.

Untuk itu koordinasi antar-instansi pemerintahan diharapkan bisa beriringan. Sehingga para pelaku UKM yang masih berbasis offline lebih termotivasi dan termudahkan untuk beralih ke online. 

3. Memperluas pembayaran elektronik

Menurut laporan, platform pembayaran elektronik masih kurang dipercaya oleh masyarakat luas. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan dan akses ke mekanisme tersebut.

Dengan begitu, masyarakat bisa lebih paham dengan sistemnya. Selanjutnya pembayaran elektronik bisa membumi hingga ke akar rumput.

4. Memperluas akses investasi

Beberapa bisnis online membutuhkan dukungan dari investor lokal dan internasional. Keruwetan prosedur investasi akan menghambat potensi pertumbuhan bisnis. Untuk itu pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan regulasi yang lebih ramah bagi investor dan pelaku UKM.

5. Memperluas layanan pemerintah secara elektronik

Pemerintah merupakan patron bagi masyarakatnya. Jika implementasi teknologi digital sudah menjadi kebiasaan di kalangan pemerintah, maka masyarakat luas akan lebih gampang percaya dan beranjak ke transaksi online.

Menanggapi imbauan dari hasil survei tersebut, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI Rudiantara mengatakan peningkatan akses jaringan internet terus menjadi perhatian di Kemenkominfo.

"Saat ini untuk ICT kita masih nomor 4. Nanti 2019 kita targetkan jadi nomor 2 di bawah Singapura," kata menteri yang kerap disapa RA.

Fokus pemerintah kini masih memaksimalkan implementasi jaringan 4G di Indonesia. Untuk jangka panjang, kata Rudiantara, pemerintah akan mengekspansi akses internet yang merata di semua kotamadya.

"Kami punya program Palapa Ring. nanti semua kotamadya akan terhubung internet dengan fiber optik," katanya.

Dari sisi perangkat, pemerintah juga memotivasi pertumbuhan vendor lokal dengan menetapkan aturan TKDN 30 persen bagi vendor asing pada 2017. Sedangkan dari sisi regulasi pengembangan bisnis online, pemerintah sedang menyiapkan peta arah e-commerce.

"Semua pengembangan teknologi untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kami dukung," kata RA.