Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telkomsel: Berbagi Infrastruktur Sebaiknya Diatur Sebagai Bisnis

Kompas.com - 10/10/2015, 14:09 WIB


MANADO, KOMPAS.com - Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah tidak menolak bila pemerintah nantinya akan mendorong kebijakan infrastucture sharing atau berbagi infrastruktur antar sesama operator telekomunikasi. Hanya saja, dia berpesan pemerintah mesti memperhatikan beberapa hal.

Konsep berbagi infrastruktur telekomunikasi, seperti menara base transceiver station (BTS) atau radio access network (RAN), sebaiknya diatur sedemikian rupa agar tidak menggugurkan kewajiban pembangunan masing-masing operator.  Jangan sampai, ketika konsep diwujudkan, para operator justru saling menunggu saja tanpa ada yang mau membangun lebih dulu.

"Kalaupun memang mesti sharing, Harus dibuat sedemikian rupa agar tidak merugikan operator yang sudah punya coverage duluan. Harus diyakinkan bahwa ada skema tertentu yang mewajibkan operator untuk membangun. Supaya tidak hanya mengandalkan sharing dan operator jadi saling menunggu," ujar Ririek saat ditemui KompasTekno di sela-sela peluncuran 4G LTE di Manado, Jumat (9/10/2015).

Selain itu, dia berharap pemerintah tidak membuat infrastructure sharing menjadi suatu kewajiban. Pemerintah sebaiknya memfasilitasi saja dan menyerahkan persetujuan hal itu pada keputusan bisnis masing-masing pihak terkait.

"Sebaiknya diserahkan di business to business (B2B) jadi (aturan infratructure sharing) tidak mandatory. Misalkan difasilitasi aturan, tapi soal deal mesti diserahkan penyelesaiannya antara B2B. Sekarang sudah ada pembicaraan, tapi masih belum detail," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara mengungkap rencana untuk mendorong infrastructure sharing yang lebih aktif. Maksudnya, operator bukan cuma berbagi BTS saja, tapi bisa berbagi RAN.

Pria yang akrab disapa Chief RA itu berpendapat infrastructure sharing akan berdampak penghematan investasi senilai kurang lebih 200 miliar dollar AS. Dia tidak menutup kemungkinan untuk membuat aturan baru demi mengakomodir hal itu dan akan tetap memperhatikan efeknya terhadap sustainability industri terkait.

Kendati demikian, semuanya masih dalam proses pembahasan antara para pemangku kepentingan. Chief RA menarget keputusan soal rencana tersebut sudah bisa dicapai sebelum tahun 2015 berakhir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com