Setahun Jokowi, Bagaimana Kinerja Badan Ekonomi Kreatif?

Kompas.com - 20/10/2015, 15:02 WIB
Triawan Munaf saat dilantik sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/1/2015). KOMPAS.com/Indra AkuntonoTriawan Munaf saat dilantik sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/1/2015).
|
EditorReza Wahyudi

KOMPAS.com - Sejak awal memimpin, Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK sesumbar bakal memajukan industri kreatif di Indonesia. Berkat dorongan para relawan, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No.6 tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Lembaga pemerintah nonkementerian tersebut dinaungi dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Fungsinya untuk merumuskan, menetapkan, mengoordinasi dan mensinkronisasi seluruh kebijakan terkait ekonomi kreatif.

Sepekan setelah Perpres diresmikan, tepatnya 26 Januari 2015, Jokowi melantik Triawan Munaf sebagai Kepala Bekraf di Aula Istana Negara. Optimisme dan harapan para pelaku ekonomi kreatif pun dititipkan ke pundak Triawan.

Dalam hal ini, setidaknya ada 16 subsektor yang ditangani Bekraf, yakni aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan dan seni rupa.

Sepak terjang pertama Bekraf

Pada 4 Februari 2015, untuk pertama kalinya Triawan menggelar diskusi terbuka bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan media massa. Kala itu, Triawan mengklaim telah blusukan ke beberapa pelaku ekonomi kreatif untuk mendalami tantangan dan kebutuhan mereka.

"Tiga bulan ini baru tahap mendengarkan," kata dia kala itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah tiga bulan, belum juga terlihat kebijakan atau program kerja nyata dari Bekraf. Dalam beberapa kesempatan, Triawan berkilah tak bisa bergerak akibat ruwetnya birokrasi.

Menurutnya, lembaga baru yang ia pimpin belum memiliki struktur kelembagaan yang mumpuni. Karena itu anggaran Bekraf pun belum bisa cair.

"Saya masih sendiri, kantor juga belum ada," kata dia.

Baru pada 27 Juli 2015, atau enam bulan setelah diresmikan, Bekraf akhirnya melengkapi struktur kelembagaannya. Ada delapan pimpinan tinggi madya yang dilantik.

Segera setelahnya, anggaran Bekraf dari DPR pun turun. "Tapi tahun ini hanya untuk anggaran operasional. Anggaran program kerja baru bisa digunakan tahun depan," kata Triawan pada September lalu.

Triawan mengakui lembaganya bergerak lambat. Ia pun mengeluhkan proses birokrasi yang berkelit. Tapi, ia juga paham keruwetan tersebut sesuai dengan prosedur pemerintahan.

"Kami bekerja dengan uang rakyat. Apapun yang dilakukan harus detil agar bisa dipertanggungjawabkan. Prosesnya memang lama. Apalagi kami lembaga baru. Tapi kami harus ikuti semua prosedur," ia menjelaskan.

Bekraf pada tahun 2016

Pun begitu, kata Triawan, tak berarti Bekraf saat ini hanya leha-leha. Ia berjanji pada tahun 2016 kinerja Bekraf sudah bisa diukur.

Saat ini, Triawan dan timnya tengah mendekati beberapa lembaga pemerintahan untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan. Adapula program-program strategis yang rencananya akan direalisasikan mulai awal tahun depan. Berikut di antaranya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X