Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelapor Gratifikasi Terbanyak, Pemprov Jateng Raih Penghargaan KPK

Kompas.com - 11/12/2015, 20:14 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena dinilai konsisten melaporkan tindak gratifikasi.

Jumlah laporan gratifikasi yang dilaporkan Pemprov Jateng ke KPK tercatat sebagai laporan terbanyak sepanjang tahun 2015 dibanding instansi lain di Indonesia.

Tidak hanya melaporkan, barang-brang gratifikasi yang diterima jajaran Pemprov Jateng juga diserahkan ke KPK.

“Itu jadi titik awal orang mau melaporkan pemberian yang tidak wajar sehingga lambat laun gratifikasi akan berkurang,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam pernyataan yang diterima Kompas.com, Jumat (11/12/2015).

Ganjar menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki saat peringatan hari anti korupsi di Bandung, Kamis (11/12/2015).

Komite integritas

Untuk mengendalikan korupsi, Ganjar membuat komite integritas di masing-masing SKPD. Sejumlah pejabat dan pegawai negeri sipil juga diinstruksikan untuk melaporkan harta kekayaannya di KPK.

Pengendalian tindak korupsi, kata Ganjar, juga dilakukan hingga ke tingkat bawah. Sejumlah PNS mendapat tawaran naik jabatan jika bersedia menjadi pelapor tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja. 

“Saya iming-imingi promosi jabatan kalau mau jadi whistleblower, awasi teman-temanmu,” tulis Gubernur.

Ganjar sendiri mengaku intens melaporkan gratifikasi ke KPK selama menjabat sebagai orang nomor satu di Jateng sejak Agustus 2013 lalu.

Ia tercatat pernah mengembalikan empat barang gratifikasi berupa jaket Harley, ornamen emas 24 karat seberat 10 gram, radio bermaterial kayu, dan satu set alat kosmetik yang diterima istrinya, Siti Atikoh.

Dianggap belum serius

Sebelumnya, evaluasi Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai Ganjar belum terlalu serius memberantas praktik korupsi, maupun suap .

"Benar memang ada upaya, tapi itu belum berhasil. Ada memang melalui website, tapi belum terbuka. Yang diumumkan APBD misalnya hanya yang besar-besar," kata koordinator Muhammad Rofiudin. 

Baca: Ganjar Pranowo Dinilai Belum Maksimal Tumpas Korupsi di Jateng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com