Pelarangan Go-Jek, Pemerintah Dinilai Gagal dan Terlambat

Kompas.com - 18/12/2015, 10:18 WIB
Helm hijau Go-Jek menjadi salah satu penanda identitas pengendara ojek yang tergabung dalam layanan ojek panggilan tersebut Oik Yusuf/ Kompas.comHelm hijau Go-Jek menjadi salah satu penanda identitas pengendara ojek yang tergabung dalam layanan ojek panggilan tersebut
|
EditorOik Yusuf
JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai larangan terhadap layanan ojek berbasis aplikasi dan konvensional tak berguna dan terlambat. Tindakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengeluarkan larangan tersebut hanya normatif saja.

Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai sudah gagal menyediakan transportasi yang layak dan terjangkau. Lalu transportasi menggunakan sepeda motor atau ojek jadi tumbuh subur sebagai efek samping kegagalan tersebut.

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan resminya pada KompasTekno, Jumat (18/12/2015) mengatakan pelarangan yang dikeluarkan Kemenhub benar secara normatif. Tapi dari sisi sosiologis, larangan itu tidak tepat.

"Larangan ini sudah sangat terlambat, karena kini ojek sudah tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan. Bukan hanya ojek pangkalan, tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi," terang Tulus.

"Tumbuh suburnya sepeda motor dan ojeg, adalah karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. Walaupun, ketika sepeda motor sudah menjadi wabah, dampaknya justru turut mematikan angkutan umum resmi," imbuhnya.

Sekalipun kini muncul larangan, implementasinya tidak akan efektif. Sanksi dan penegakan hukum, menurut Tulus, akan lemah karena fakta bahwa keberadaan ojek disokong oleh oknum aparat, baik polisi, Dishub atau tentara.

"Dengan demikian, Kemenhub tidak bisa serta merta melarang keberadaan ojek, jikalau pemerintah belum mampu menyediakan akses angkutan umum," tegas Tulus.
 
"Sementara angkutan umum yang ada pun tidak aman dan selamat juga. seperti kasus metromini, dll. Apalagi untuk kota Jakarta yang kian terpenjara oleh kemacetan," imbuhnya.

Update: Dalam keterangan pers Jumat (18/12/2015) siang, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membolehkan konsumen untuk tetap menggunakan layanan ojek online sampai sarana angkutan umum dinilai sudah lebih memadai. Surat yang dikeluarkan untuk Korps Lalu Lintas Polri, menurut Kementerian Perhubungan, bukan berisi larangan, namun hanya bersifat mengigatkan bahwa sepeda motor bukan angkutan umum menurut undang-undang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X