Go-Jek Apresiasi Tanggapan Jokowi

Kompas.com - 18/12/2015, 14:43 WIB
Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tukang ojek, dan sopir angkutan umum menikmati makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9/2015). INDRA AKUNTONO/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo mengundang sejumlah tukang ojek, dan sopir angkutan umum menikmati makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Penulis Deliusno
|
EditorWicak Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com — Manajemen Go-Jek mengapresiasi tanggapan cepat Presiden Indonesia Joko Widodo terkait kabar pelarangan operasi untuk ojek sepeda motor dan solusi transportasi berbasis online.

Melalui pernyataan resminya, manajemen Go-Jek menyatakan bahwa Jokowi memahami keinginan mayoritas masyarakat Indonesia.

"Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengerti aspirasi masyarakat, khususnya delapan juta pengguna setia Go-Jek yang telah mendukung kami, berbondong-bondong, dan berapi-api," tulis pihak manajemen Go-Jek dalam keterangan pers yang KompasTekno terima, Jumat (18/12/2015).

Berkat tanggapan tersebut, menurut GoJek, lebih dari 200.000 pengemudi, atau biasa disebut mitra oleh manajemen Go-Jek, terselamatkan dan terus dapat memiliki pekerjaan.

"Keputusan Presiden Joko Widodo merupakan suara rakyat dan bukti kemenangan ekonomi kerakyatan. Kami yakin, pemerintah bisa satu suara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," lanjut pihak GoJek.

Untuk ke depan, Go-Jek berharap baik mitra maupun pelanggan Go-Jek dapat terus meningkatkan layanan dan komitmen terhadap ketertiban dan profesionalisme.

"Kami secara proaktif akan berdiskusi dengan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan mitra, pelanggan, dan masyarakat, tutur GoJek.

Sebelumnya, sempat dikabarkan bahwa layanan ojek dan taksi berbasis aplikasi dilarang beroperasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Namun, kemudian Kemenhub mengklarifikasi bahwa surat tersebut bukan berisi larangan, melainkan sebatas pengingat kepada pihak kepolisian bahwa Go-Jek dkk bukan termasuk angkutan umum menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jokowi sendiri sempat mengeluarkan tanggapan di Twitter yang isinya mempertanyakan peraturan baru tersebut.

"Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw," tulis Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X