Maret, Kemenkominfo Keluarkan Aturan untuk Netflix

Kompas.com - 29/01/2016, 07:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal membuat aturan untuk Netflix dan layanan sejenisnya Maret mendatang.

"Aturannya Insya Allah Maret. Setelah selesai dirancang nanti akan dikonsultasikan dulu dengan publik, tapi ini bukan uji publik ya," terang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (29/1/2016).

"Kami akan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal konten juga Kementerian Perekonomian soal badan usaha mereka. Bentuk aturannya nanti belum tentu Peraturan Menteri, bisa saja cuma Surat Keputusan Bersama dan yang mengeluarkan tak mesti Kemenkominfo,"  imbuhnya.

Dalam rapat tersebut anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Budi Youyastri menyoroti soal pemblokiran Netflix oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom).

Menurut Budi, operator plat merah tersebut mestinya tidak bertindak sendiri dan menunggu komando dari Kementerian sebelum melakukan pemblokiran.

Dia pun mendorong agar Kementerian segera membuat aturan terkait layanan over the top (OTT) sejenis Netflix, juga meminta agar Telkom diperintah membuka pemblokiran.

"Argumen penutupan Netflix tidak bisa dibenarkan kecuali atas perintah Kemenkominfo," tegasnya di dalam rapat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menkominfo pun menjawab bahwa tindakan Telkom wajar untuk dipahami dari sisi operasional bisnis mereka.

"Tindakan Telkom kami pahami secara operasional. Tapi (pemblokiran) bukan kebijakan nasional. Mereka juga mendapat konsekuensi (bisnis) atas pemblokiran itu kok, setelah ditutup kan muncul iklan dari kompetitor yang membuka," terang Rudiantara.

Pria yang akrab disapa Chief RA ini berpendapat belum ada aturan yang bisa mewadahi Netflix. Undang-Undang tentang Perfilman misalnya, tidak memadai dari sisi prosedur sensor sedangkan Undang-Undang Penyiaran tidak mewadahi siaran menggunakan medium internet itu.

Langkah selanjutnya, kementerian akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan demi menyusun aturan baru. Netflix akan dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.