Google dkk Wajib Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Ini Alasannya

Kompas.com - 26/02/2016, 13:51 WIB
Menkominfo Rudiantara bersama Founder Google Sergey Brin Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comMenkominfo Rudiantara bersama Founder Google Sergey Brin
|
EditorReza Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa perusahaan over the top (OTT) yang tidak membuat Badan Usaha Tetap (BUT) akan diblokir. Alasannya bukan soal konten namun terkait aspek bisnis dan perlindungan konsumen.

OTT sendiri merujuk pada konten atau layanan pihak ketiga yang bisa diakses pengguna melalui internet tanpa ada keterlibatan atau kontrol dari penyelenggara internet. Contoh perusahaan OTT yang beroperasi di Indonesia adalah Facebook, Google, dan Twitter.

Desakan untuk membuat BUT sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja. Menurut Rudiantara hal seperti itu lumrah diminta oleh negara-negara yang tempat beroperasinya OTT.

"Harus BUT di sini (Indonesia). Saya juga sudah presentasikan soal itu ke mereka saat ke Silicon Valley," terang Rudiantara.

Dia menambahkan, alasan utama mendesak OTT membuat BUT adalah perlindungan konsumen. Terutama dari sisi data pribadi yang mereka kumpulkan dan gunakan.

Bayangkan, sebuah OTT seperti Facebook saja bisa mengumpulkan berbagai data mulai dari kegemaran, alamat, hingga tempat-tempat yang dikunjungi penggunanya. Hal tersebut bisa saja dipakai untuk berbagai tujuan sehingga mesti dikenai aturan tertentu agar pemilik data terlindungi.

"Perlindungan datanya gimana? Kalau ada BUT, kita bisa atur dan proteksi buat masyarakat Indonesia," terang pria yang akrab disapa Chief RA itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain perlindungan konsumen, desakan membuat BUT ini juga terkait aspek bisnis.

Sebuah BUT wajib tunduk terhadap Undang-undang Perpajakan. Artinya setiap transaksi yang dilakukan perusahaan asing di Indonesia akan dikenai pajak.

Dengan kata lain, BUT membuat segala pemasukan OTT yang diperoleh dari operasional mereka di Indonesia bisa dijadikan objek pajak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X