3 Syarat agar Bisnis Digital di Indonesia Tak Memicu Mudarat

Sistem e-government yang baik seharusnya bisa membantu menghimpun suara masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah. Dengan begitu, sistem pengendalian dari bawah ke atas (bottom-up) akan lebih lancar. 

Jangan sampai sistem pemerintahan yang serba online justru menjauhkan pemerintah dan rakyat.

Jika tiga upaya di atas urung dilakukan, pemanfaatan teknologi digital justru bisa membawa mudarat.

Pertama, dengan regulasi yang lemah, bisnis digital akan bermunculan namun iklim kompetisi menjadi tak sehat. Akibatnya, monopoli perusahaan tertentu akan memangkas inovasi-inovasi yang seharusnya lahir lebih subur.

Kedua, dengan skill kerja yang tak siap menghadapi era ekonomi baru, akan terjadi ketimpangan yang signifikan. Bukannya menghasilkan efisiensi dan kesempatan kerja yang lebih banyak, malah akan menegaskan perbedaan. 

Ketiga, e-government yang melulu berfokus pada efisiensi pelayanan masyarakat seyogyanya tak menjauhkan masyarakat dengan pemerintah. Jika terjadi demikian, makan tembok pemisah antara masyarakat dan pemerintah bakal semakin tinggi.

Akibatnya, kontrol rakyat ke pemerintah melemah, rakyat semakin apatis, dan pemerintah kesulitan menjangkau keinginan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki.