Soal Grab dan Uber, Menkominfo Sebut Pak Jonan yang Paling Tahu

Kompas.com - 14/03/2016, 15:39 WIB
|
EditorReza Wahyudi
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, ia akan menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan untuk membicarakan soal permintaan pemblokiran layanan dan aplikasi Uber serta Grab.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah pihaknya memblokir atau tetap membiarkan kedua aplikasi ride sharing tersebut.

"Sekarang saya belum lihat suratnya, nanti saya lihat dulu seperti apa," ujarnya saat ditemui KompasTekno seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (14/3/2016).

Dia menambahkan, soal aplikasi ride sharing, seperti Uber dan Grab, memang bukan ranah yang mesti dikerjakan bersama antara Kemenkominfo dan Kemenhub.

Dari sisi sektor transportasi, Kemenhub yang lebih memahami regulasi dan berwenang untuk menertibkan. Adapun Kemenkominfo meregulasi dari sisi platform.

"Kalau melihat dari sisi sektor, ya saya mesti menghormati sektor tersebut (transportasi). Yang paling tahu sektor itu ya regulatornya, Pak Jonan," ujarnya.

"Posisi saya jelas. Kita lihat benefit-nya bagi masyarakat. Nanti saya bicaralah (dengan Jonan). Pokoknya, masyarakat tenang, masyarakat dapat manfaat. Begitu saja," kata Rudiantara.

Aplikasi ride sharing, seperti Uber dan Grab, selama ini memang memicu kontroversi dari kalangan penyedia jasa transportasi tradisional.

Pagi ini, ribuan sopir taksi dan berbagai angkutan umum menggelar aksi demo untuk menuntut agar Uber dan Grab ditutup.

Selain itu, Kemenhub juga telah mengirimkan surat permohonan pemblokiran kepada Kemenkominfo. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu mengatakan, pihaknya baru menerima surat yang dimaksud pada pukul 10.00 WIB.

Menurut salinan surat permohonan blokir yang diperoleh dari sumber KompasTekno, Kemenhub keberatan dengan Uber dan Grab karena melanggar antara lain Pasal 138 ayat 2 dan Pasal 139 ayat 4 dan Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mereka juga merasa keberatan terhadap kedua layanan ride sharing tersebut karena tidak ada jaminan keamanan atau perlindungan atas penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Kemenhub meminta pemblokiran seluruh layanan serta aplikasi Uber dan GrabCar yang menggunakan kendaraan pribadi atau pelat hitam, serta melarang aplikasi tersebut bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang punya izin resmi dari pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.