Menkominfo Keluarkan Aturan untuk Perusahaan TI Asing

Kompas.com - 01/04/2016, 11:21 WIB
|
EditorDeliusno

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara merilis kebijakan yang mengatur soal eksistensi penyedia layanan berbasis internet (over the top) di Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet.

“Surat edaran ini ditujukan kepada para penyelenggara layanan aplikasi atau konten berbasis internet, juga kepada para penyelenggara telekomunikasi. Bila ada yang melanggar, maka sanksinya ada di masing-masing Undang-undang atau aturan yang dilanggar,” terang Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, Ismail Cawidu dalam pesan singkatnya kepada KompasTekno, Jumat (1/4/2016).

Di dalam surat edaran dijelaskan bahwa penyedia layanan over the top (OTT) adalah berbagai jasa yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Misalnya aplikasi pesan instan, panggilan suara, panggilan video, hingga penyimpanan data, dan transaksi keuangan.

Selain itu, definisi OTT juga meliputi penyediaan informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game), atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya dalam bentuk aliran (streaming), atau unduhan (download). Penyediaan informasi digital tersebut dilakukan melalui jaringan telekomunikasi berbasis internet.

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka Facebook, WhatsApp, Google, Netflix, hingga Spotify tergolong sebagai OTT yang akan diatur.

Selain itu ada juga perusahaan-perusahaan penyedia konten lokal atau yang bekerja sama dengan operator telekomunikasi, misalnya layanan streaming Tribe, media sosial Sebangsa, atau aplikasi pesan instan Catfish.

OTT asing, seperti yang disebutkan di atas, diperbolehkan beroperasi di Indonesia dengan syarat membuat badan usaha tetap (BUT) sesuai dengan aturan perpajakan.

Seluruh OTT juga diminta mematuhi undang-undang terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, hingga anti terorisme.

Ada juga pengaturan yang meminta OTT asing untuk memakai sistem pembayaran berbadan hukum Indonesia, memakai nomor protokol internet Indonesia, dan mencantumkan petunjuk pemakaian dalam bahasa Indonesia.

Baru imbauan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.